Pemkot Bontang Guyur Dana Hibah Rp 18,4 Miliar untuk 6 Instansi Vertikal Tahun Ini

BONTANG- Pemkot Bontang jor-joran mengalokasikan anggaran untuk instansi vertikal di tahun ini. Total sebanyak Rp 18,4 miliar dihibahkan untuk 6 instansi di tingkat kota hingga provinsi Kaltim. 

Dari hasil penelusuran klikkaltim tercatat ada 7 kegiatan yang dianggarkan kepada instansi vertikal, Polres Bontang menjadi instansi paling besar menerima bantuan hibah Rp 7 miliar yang dalam bentuk 4 kegiatan. 

Pertama kelanjutan pembangunan Gedung Sentral Pelayanan sebanyak Rp6,4 miliar. Program kedua konsolidasi pengaspalan Rp453 juta, dan pembuatan taman serta Jogging Track Rp 153 juta serta pengerjaan parkir senilai Rp85 juta. 

Kemudian, hibah juga diberikan kepada Kodim 0908 Bontang sebesar Rp 4,5 miliar. Anggaran itu digunakan untuk pembangunan lapangan tembak. 

Di posisi ketiga, Pemkot Bontang menganggarkan untuk Polda Kaltim sebesar Rp 3,3 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana. 

Hibah selanjutnya untuk Pengadilan Negeri Bontang sebesar Rp 2,5 miliar untuk rehabilitasi kantor. 

Selanjutnya di posisi kelima, Kejaksaan Negeri Bontang kebagian Rp 1,5 miliar untuk kegiatan rehab rumah Kepala Kejari Bontang. Dan terakhir hibah untuk Lapas Kelas II A Bontang senilai Rp 950 juta untuk pembangunan pagar. 

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang Deddy Haryanto mengatakan, pemberian hibah itu berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2024.

Khusus lembaga vertikal bisa diberikan secara berurutan setiap tahunnya. Berbeda dengan lembaga keagamaan atau masjid yang bisa diberikan setiap 2 tahun sekali. 

"Kami berikan memang itu bantuan. Totalnya Rp18,5 miliar. Untuk 6 lembaga vertikal," ucap Deddy Haryanto. 

Untuk kegiatan pun ada beberapa macam skema. Mulai dari skema pengadaan lelang, pengadaan langsung dan tipe swakelola. 

Pemkot Bontang pun menekankan komitmennya untuk sinergi bersama lembaga vertikal. Setiap rencana alokasi pembangunan juga sudah berdasarkan dokumen usulan yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya. 

"Tidak langsung diberi. Ada tahapan perencanaan juga. Beda dengan lembaga keagamaan dan sosial. Ini bentuk sinergi," pungkasnya.