Pemekaran Wilayah, Dewan Ingatkan Jangan Sampai Pemborosan Anggaran
Anggota Fraksi Golkar - Nasdem Nursalam
KLIKKALTIM.COM - Rencana pemekaran wilayah Kota Bontang harus dikaji secara mendalam.
DPRD Bontang meminta pemerintah memperhintungkan segala aspek dari rencana tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam mengingatkan pemerintah untuk lebih hati-hati. Jangan sampai rencana pemekaran justru memicu pemborosan anggaran.
"Jangan sampai APBD tidak terkendali," ungkapnya kepada awak media," ujar anggoa Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ini.
Politisi Golkar ini menambahkan, rencana ini juga harus memperhatikan syarat administrasinya.
Syarat administrasi yang dimaksud seperti aturan ketatanegaraan yang berupa surat-surat nama dan lokasi yang dimekarkan serta persetujuan semua instansi yang terkait.
Kemudian pembagian wilayah harus memperhatikan dampak positif bagi masyarakat kelak.
Salam meminta agar detailnya benar-benar diperhatikan. Sehingga, bisa memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Anggota dewan dari Dapil Bontang Selatan ini mewanti-wanti agar tidak asal memindahkan. Tetapi harus memperhatikan kapasitas daerah.
"Jangan sampai menimbulkan persoalan baru," terangnya.
Diketahui, wilayah yang akan dimekarkan di Bontang terdiri dari delapan kelurahan. Yakni kelurahan Bukit Sekatup Damai, Berbas Ulu, Tanjung Limau, Nyerakat Lestari, Pesisir Lestari, Bukit Sintuk, Lok Tuan Raya, dan kelurahan Telihan Indah.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
