Dispora Kaltim Sebut Musda KNPI Bontang Tak Sah, Dikhawatirkan Picu Perpecahan

KLIKKALTIM.COM- Hasil Musyawarah Daerah (Musda) ke-10 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bontang yang menetapkan Febri Kaharuddin Jaffar sebagai ketua dinilai tidak sah oleh Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur. 

Kepala Dinas Dispora Kaltim Agus Hari Kesuma mengatakan, pelaksanaan Musda KNPI di tiap Kabupaten dan Kota se-Kaltim harus mendapat dukungan dari Dispora setempat sesuai hasil kesepakatan Rapat Kerja Kepemudaan pada 5 Desember 2023 lalu di Samarinda. 

Agus Hari menjelaskan, seharusnya Musda di kabupaten dan kota bisa digelar setelah Musda KNPI tingkat provinsi selesai. Rencananya, Musda KNPI Kaltim dilakukan setelah Pemilu nanti, karena terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. 

Baca Juga : Tanpa Restu Disporapar, Hasil Musda KNPI Bontang Tetapkan Febri Jadi Ketua Terpilih

Kendati demikian, Agus mengatakan, hasil Musda KNPI Bontang dinyatakan resmi walaupun tidak sah karena tanpa rekomendasi pemerintah setempat. 

Kata Agus, peran pemerintah dalam pembinaan organisasi kepemudaan cukup sentral sebab pemerintah telah menetapkan belanja hibah ke OKP setiap tahunnya. 

"Meski tidak tertulis kesepakatannya bisa saja berlangsung. Tapi harus dari rekomendasi Disporapar kota. Kalau tidak yah nanti dipertimbangkan. Ini antisipasi kembali terpecahnya KNPI," ucap Agus kepada Klik Kaltim, Jumat (9/2/2024). 

Baca Juga : Dianggap Terburu-buru, Disporapar Bontang Tak Restui Musda KNPI yang Digelar Hari Ini

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, para pemuda yang menggelar Musda tak bisa dilarang oleh pemerintah karena itu merupakan hak mereka masing-masing. 

Tetapi, imbas dari pelaksanaan tanpa restu pemerintah dikhawatirkan membuka peluang perpecahan organisasi seperti sebelumnya. Padahal niatan pemerintah ingin menyatukan KNPI Bontang dalam satu wadah bersama. 

"Karena ini merupakan Komite melibatkan banyak organisasi artinya Pemerintah mengambil alih. Ini karena persoalan dana hibah. Tidak ada larangan tapi kita mau kan menyatu semua," sambungnya. 

Klik Kaltim berusaha mengkonfirmasi Kadispopar Bontang Ahmad Aznem. Namun hingga berita jni diterbitkan belum merespon.