Minus Rp 118 Miliar; APBD-P 2026 Diprediksi Rp 1,9 Triliun, Komponen Belanja Operasional Pemkot Masih Dominan

BONTANG - Asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 turun Rp 118 miliar dari penetapan sebelumnya.

Sebelumnya, APBD 2026 ditetapkan Rp 2 triliun lebih namun kini diprediksi mengalami penuruan sekitar 5,6 persen menjadi Rp 1,9 triliun. 

Nilai itu tertuang dalam nota kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD 2026.

Walaupun terdapat kenaikan dana transfer dari pusat sekitar Rp 26 miliar, namun tambahan tersebut belum mampu menambal defisit anggaran tahun berjalan dari pos pembiayaan daerah.

Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengatakan, APBD Perubahan 2026 berkurang senilai Rp118 miliar dari asumsi sebelumnya. Pengurangan ini pun akan berimbas pada alokasi kegiatan di tahun berjalan 2026.

Pos pembiayaan daerah dari SilPA sebelumnya diprediksi sebesar Rp 323 miliar. Namun, setelah diaudit ternyata SilPA hanya Rp 178 miliar atau minus Rp 145 miliar dari target.

Hal inilah yang menyebabkan tambahan anggaran dari pusat tak mampu menutup defisit belanja. 

Neni merinci, pada APBD Perubahan 2026, pos belanja operasi dialokasikan Rp1,5 triliun. Pembiayaan belanja operasi tetap dipertahankan untuk memastikan gaji pegawai, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), dan pelayanan dasar tetap berjalan.

Sementara untuk pos belanja modal, Pemkot Bontang dan DPRD sepakat mengalokasikan Rp445 miliar. Nilai ini berkurang Rp92 miliar dari APBD yang disepakati di APBD murni kemarin. 

"Di belanja modal atau infrastruktur, beberapa kegiatan harus dipangkas karena kondisi keuangan daerah juga tidak mampu membiayai. Sementara untuk belanja gaji pegawai serta TPP tetap dipertahankan," ucap Wali Kota Neni Moernaeni.

Dalam sambutannya, Neni juga mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menjalankan program sesuai rencana yang sudah dikoreksi.

Dalam proses menutupi defisit, setiap OPD diminta mencoret kegiatan yang tidak penting dan hanya bersifat seremonial. Termasuk kegiatan perjalanan dinas yang harus dikurangi.

"Memang persentasenya berbeda-beda. Tapi semua sudah dilakukan dan disepakati," tuturnya.

Di akhir, Neni menerangkan asumsi APBD 2027 akan mengalami penurunan signifikan. Nilai yang sudah diparipurnakan hanya tersisa Rp1,5 triliun.

"Tahun depan turun lagi drastis karena ada pengurangan dana transfer," pungkasnya.