Lagi Disurvei, Bontang Pontensi Terima Bantuan Dana Rp 150 Miliar dari Korsel

KLIKKALTIM.COM - Pemkot Bontang berpotensi mendapatkan bantuan dana sebesar 10 Juta USD atau Rp 150 Miliar dari Provinsi Jeju Korea Selatan.  Pemerintah negeri gingseng itu rencananya menyalurkan dana hibah untuk program pengelolaan sampah.

Kerjasama ini nantinya menggunakan skema Official Development Assistance(ODA). Yaitu bantuan yang diberikan pemerintah negara donor yang menargetkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan negara berkembang.

Namun kucuran dana ini masih bergantung dari hasil kunjungan tim projek Identification Survey yang dilakukan pada Rabu (13/9/2023).

Director Jeju International Development Cooperation Center (JIDCC) , Eui-chul Shin melalui translator mengatakan, anggaran fantastis itu diperuntukkan pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Juga termasuk melatih tim dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Dana fantastis itu juga didapat dari KOICK. Setelah kunjungan lapangan ini nanti JIDCC akan kembali membahas terkait keberlanjutan pemberian dana hibah untuk Kota Bontang.

"Anggaran itu hanya untuk Bontang. Khusus penanganan pengelolaan sampah sebesar 10 Juta USD. Memang angkanya besar tapi itu sudah diperuntukkan infrastruktur dan pemenuhan edukasi petugas serta masyarakat," kata Eui-chul Shin melalui translator saat berkunjung ke Bontang, Rabu (13/9/2023) pagi.

Kata Eui-Chul Shin, dibutuhkan proses panjang untuk penanganan persoalan sampah. Di Jeju sendiri, penanganan sampah sudah dilakukan sejak 2005 silam. Hingga pada akhirnya saat ini sudah membuahkan hasil.

Dimana mengubah setiap pola hidup masyarakat sejak dini adalah poin terpenting. Belum lagi menjadwalkan pembuangan sampah sesuai dengan kelompoknya. Semisal sampah rumah tangga tidak dijadikan satu melainkan sudah dipilah dari rumah.

"Pendidikan dini itu yang terpenting. Di Jeju juga tidak mudah. Prosesnya sudah panjang. Mulai dari skema pemisahan sampah, pembuangan sampah, dan menjadikan sampah terkelola dengan baik," sambungnya.

Rencananya jika proposal Pemkot Bontang bekerja sama dengan Jeju Korsel disepakati, program ini bisa berjalan di 2026 mendatang.

Rencana kerja sama ini juga masih terus dibahas. 2024 hanya melihat pilot project. Kemudian 2025 mendatang akan menandatangani kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea dalam hal penanganan sampah.

"Bertahap semoga kerja sama ini bisa berjalan dengan lancar. Kita juga perlu menilai lokasi tempat pengelolaan nantinya," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Bontang Basri Rase berharap kerja sama ini bisa berlangsung dengan cepat. Karena, pengelolaan sampah perlu diseriusi sejak dini.

Apalagi dengan jumlah populasi sampah di Bontang yang sudah sangat krodit. Berdasarkan data paling tidak setiap tahunnya Bontang mengasilkan 38 ribu ton sampah.

Dengan begitu prediksi untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bontang Lestari hanya akan bertahan hingga 5 tahun ke depan.

“Kalau kita sudah sampaikan ke mereka dimana saja lokasi yang ideal dibangun tempat pengelolaan. Ada dua lokasi yang ditinjau TPST Bontang Kuala, dan di Tempat Pasar Lama Rawa Indah Jalan KS Tubun," terang Basri.

Terdapat empat inovasi yang bisa dilakukan. Pertama, program waste to energy untuk pengolahan sampah organik menjadi listrik. Listrik yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk mendukung fasilitas umum di sekitar lokasi.

Kedua, program waste to wealth untuk pengolahan sampah anorganik menjadi berbagai produk bernilai guna yang dapat meningkatkan perekonomian pengelola sampah.

Ketiga, pengolahan residu dengan proses insinerasi yang bertujuan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

Keempat, program pengembangan RDF (Refused Derived Fuel) untuk menjadikan sampah sebagai salah satu sumber substitusi bahan bakar sebagian untuk co-firing pembangkit listrik dan boiler.

"Kita melihat Provinsi Jeju Korsel sudah lebih maju untuk pengelolaan sampah. Semoga dari hasil survei ini Bontang bisa menjalin kerja sama dengan baik," kata Basri Rase.

Basri mengatakan, penjajakan kerjasama ini berawal dari komunikasi awal saat Bontang masuk di dalam forum United Cities and Local Governments atau UCLG ASPAC, asosiasi organisasi pemerintah daerah (Pemda) yang diakui PBB.

Dari penjajakan itu Pemerintah Jeju Korsel melirik Kota Bontang untuk memberikan bantuan dalam hal pengelolaan sampah.

"Jadi dari kerja sama ini ada tindak lanjutnya. Seperti skema mitra kerja sama dan lokasi mana yang dipilih untuk project pengelolaan sampah. Target kita 2023 populasi sampah bisa tidak ada dan berhenti sampai pengelolaan," tuturnya.