Hasil Rapat DPRD Bontang-BPJS, Lahirkan 2 Opsi Bantuan Bagi Pekerja Rentan

KLIKKALTIM - Rapat kerja Komisi II DPRD bersama BPJS Ketenagakerjaan Bontang melahirkan dua gagasan, untuk mengoptimalkan jaminan sosial bagi pekerja rentan atau warga yang masuk kategori miskin.

Hal itu dikemukakan Anggota Komisi I DPRD Bontang, Raking saat usai gelar rapat kerja bersama BPJS Ketenagakerjaan pada, Senin (7/11/2022).

Rangkin mengatakan, BPJS mengusulkan tawaran program jaminan sosial pekerja rentan yang ditanggung dari dana CSR perusahaan. Sementara opsi kedua sebagian iuran jaminan sosial pekerja rentan dibebankan ke Pemkot menggunakan APBD Bontang. Untuk biaya iuran per orang akan ditarif Rp 16.800 setiap bulan.

Terinci dalam beban iuran itu, peserta jaminan sosial pekerja rentan akan mendapat fasilitas kesehatan geratis jika terjadi kecelakaan atau sakit saat bekerja. Kemudian jaminan lain juga didapat peserta dalam bentuk upah pengganti gaji selama dalam kondisi sakit.

Untuk besaran gaji pengganti bagi peserta dengan beban biaya iuran Rp 16.800, senilia Rp 1 juta per bulan. Tanggungan gaji itu akan dicover selama peserta dalam kondisi sakit dan tidak bisa bekerja.

“Jadi dua opsi, iuran pekerja rentan dibebankan CSR atau APBD. Kedua ditanggung oleh keduanya. Jadi setengah APBD sebagian CSR,” ujarnya.

Tawaran opsi itu, kata Raking cukup membantu pemerintah dalam memberika jaminan sosial bagi para pekerja rentan di Bontang. Untuk total warga pekerja rentan akan mengacu pada jumlah hasil verifikasi data warga kurang mampu penerima BLT Dinsos-PM Bontang. Wacananya, usulan ini akan dikoordinasikan dalam rapat CSR nanti.

Terlebih dari pengakuan BPJS dalam rapat, Wali Kota Bontang, Basri Rase telah melayangkan surat imbauan keperusahaan, terkait alokasi dana CSR sebagian diperuntukkan untuk menanggung biaya iuran kepesertaan jaminan sosial pekerja rentan.

“Termasuk kami komisi I juga memperjuangkan agar iuran kepesertaan jaminan sosial sebagian dilimpahkan ke APBD. Tapi perlu dikaji karena kita juga harus menyesuaikan kemampuan anggaran,” bebernya.