Hanya Modal Laptop dan Alat Tulis, Dewan Pertanyakan Kemana Pendapatan PT LBB

KLIKKALTIM.COM- Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam meradang karena ulah PT Laut Bontang Bersinar (LBB) yang kembali menunggak gaji karyawan. 

Akibatnya para pekerja menjadi dirugikan. Padahal potensi pengelolaan pelabuhan di Loktuan sangat baik dalam bisnisnya. 

Dari informasi yang ia terima, hampir setiap bulan omzet perusahaan di atas Rp 500 juta. Namun, gaji karyawan sering telat dibayarkan. 

Bahkan, untuk kantor masih menumpang di bangunan milik daerah.  PT LBB bermodal laptop dan alat tulis untuk mencatat semua aktivitas di pelabuhan. Dengan pertimbangan itu, seharusnya operasional tak besar namun hasil pendapatan tak jelas kemana. 

"Saya pernah minta data mendapat penghasilan sampai Rp 500 juta bahkan Rp 1,5 miliar. Jangankan gajian. Fasilitas kantor pun tidak ada kan saat ini minjam. Terus mau dipakai apa uangnya," kata Andi Faizal Sofyan Hasdam. 

Baca Juga : Disoal Dewan Gaji Karyawan Menunggak, Pajak Mati; Direktur Lien Sikin Membantah

Menurutnya ini menjadi perhatian serius. Kalau saja manajemen dirombak dan diisi oleh orang-orang yang berkompeten pasti bisa menambah PAD. 

"PT LBB saja mungkin tidak punya Rencana Kerja Bisnisnya. Asal-asalan saja. Makanya nanti mau dijadwalkan rapat gabungan komisi dengan LBB," terangnya. 

Dikonfirmasi juga Komisaris PT LBB Hariadi menuturkan pembayaran gaji akan diupayakan pada akhir Agustus 2023 ini. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan keterlambatan gaji. Pertama soal time line di (25/8/2023) lalu bertepatan dengan akhir pekan. 

Saat ini rekap gaji sudah dilakukan untuk proses pencairan di 26 pekerja PT LBB. Dirinya berharap para pekerja untuk bersabar. 

Karena manajemen juga tidak akan mengabaikan hak para pekerja. "Kita proses pencairan ini. Ada terlambat karena akhir pekan. Semoga bisa cepat pencairannya," Tutur Hariadi. 

Disinggung soal rencana bisnis. PT LBB mengaku punya beberapa program pengembangan. Diantaranya mengembangkan dermaga di Loktuan, mengambil alih bisnis jasa pandu dan jasa tunda yang saat ini dikelola PT Pelindo. 

"Kalau rencana bisnis pasti kita punya. Kalau evaluasi kinerja juga kita lagikan di PT LBB," pungkasnya.