Fraksi PKS dan NasDem Soroti Kemandirian Fiskal dan Efektivitas Anggaran Daerah

Bontang - Isu mengenai kemandirian fiskal daerah kembali menjadi sorotan. Dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD (P2APBD) tahun anggaran 2024, Fraksi PKS bersama NasDem DPRD Bontang menegaskan pentingnya mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Sekretaris Fraksi, Muhammad Sahib, mengungkapkan bahwa struktur fiskal APBD Bontang masih sangat bergantung pada dana transfer, terutama dana bagi hasil.

“Sudah saatnya dilakukan inovasi kebijakan dan ekstensifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar ketergantungan terhadap pusat bisa diminimalisir,” ujarnya.

Tak hanya menyoroti sisi pendapatan, Fraksi PKS dan NasDem juga menyinggung realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 92,74 persen dari total anggaran. Menurut mereka, hal ini mengindikasikan kelemahan dalam perencanaan atau adanya hambatan teknis dan administratif.

“Ini perlu dievaluasi agar pelaksanaan program prioritas tidak terus-terusan tertunda,” tambah Sahib.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga tak luput dari perhatian. Fraksi menilai bahwa SILPA yang cukup besar seharusnya tidak hanya dilihat sebagai hasil efisiensi, tetapi juga bisa menunjukkan belum optimalnya realisasi program.

“Perlu peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di setiap perangkat daerah,” tegasnya.

Surplus operasional sebesar Rp135,09 miliar turut menjadi catatan. Meskipun mencerminkan efisiensi anggaran, Fraksi meminta agar dampak dari efisiensi tersebut benar-benar dirasakan dalam peningkatan layanan publik.

Selain itu, kenaikan nilai aset daerah sebesar 2,05 persen menjadi Rp6,6 triliun dianggap sebagai sinyal positif dari terus berjalannya investasi publik. Namun, mereka menekankan pentingnya pengelolaan aset yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS dan NasDem memberikan empat catatan penting:

1. Peningkatan kualitas belanja publik, khususnya belanja modal dan sosial.

2. Dorongan terhadap kemandirian fiskal melalui inovasi dalam pengelolaan PAD.

3. Pembenahan sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar SILPA tidak terus membengkak.

4. Penguatan tata kelola aset daerah secara produktif dan berkelanjutan. (adv/ra)