Enumerator Ajukan 75 Pertanyaan saat Verifikasi Warga Miskin, Manipulasi Data Terancam Sanksi

BONTANG – Sebanyak 150 enumerator ditugaskan mendata 16.384 warga miskin di 15 kelurahan Kota Bontang. Pendataan ini dilakukan dengan berbekal lembar kuesioner berisi 75 pertanyaan.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DSPM) Bontang, Toetoek Pribadi Ekowati, mengatakan para enumerator akan bekerja selama sebulan penuh dengan target 10 responden per hari. Dengan begitu, setiap hari diperkirakan 1.500 data bisa terverifikasi.

“Sebulan saya kira waktu yang cukup. Karena ini hanya memastikan data dari kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota. Ada 75 pertanyaan,” ujarnya.

Pertanyaan yang diajukan meliputi biodata, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, aset, hingga status rumah. Pendataan ini menyasar kelompok masyarakat Desil 1 sampai 4. Desil 1 kategori miskin ekstrem, Desil 2 dan 3 miskin, dan desil rentan miskin.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka warga tersebut akan dikeluarkan dari kelompok desil.

Katanya, pendataan telah disesuaikan dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/227/DSPM/2025 tentang Kriteria Fakir Miskin yang ditandatangani Wali Kota Neni Moernaeni pada 19 Mei 2025. 

Selain itu, juga berpedoman pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 mengenai penetapan peringkat kesejahteraan keluarga sebagai acuan penyaluran bantuan sosial.

Pelaksanaan program verifikasi ini menghabiskan anggaran sebesar Rp845 juta.

Sebelumnya Wakil Wali Kota Agus Haris menegaskan agar enumerator bekerja sungguh-sungguh tanpa memanipulasi data. Menurutnya, jika terbukti ada pemalsuan, akan ada konsekuensi tegas.

“Ini jangan main-main karena menyangkut kebijakan Pemkot ke depannya. Program ini juga diawasi,” tegasnya.

Agus menambahkan, data kemiskinan di Bontang selama ini tidak sinkron antara pusat, provinsi, dan daerah. Karena itu, verifikasi ini diharapkan dapat menghasilkan angka riil yang akan menjadi acuan intervensi pemerintah.

“Selama ini masing-masing jalan sendiri. Anggaran yang digelontorkan pun belum tentu tepat sasaran. Dengan data baru ini, kita bisa lebih fokus dalam memberikan bantuan,” pungkasnya. (*)