DPRD Bontang Tegaskan Tak Boleh Ada “Murid Titipan” dalam Proses SPMB

Bontang – Menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, sejumlah anggota DPRD Kota Bontang memberikan perhatian khusus terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap siswa dari keluarga kurang mampu.

Anggota Komisi A DPRD Bontang, Arfian Arsyad, mengingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta pihak sekolah agar menjaga integritas dalam proses seleksi siswa baru. Politisi dari Partai Gelora itu menegaskan pentingnya menghindari praktik-praktik tidak sehat, seperti keberadaan “murid titipan”.

“SPMB tidak sekadar agenda tahunan, ini adalah momentum penting untuk memastikan pemerataan akses pendidikan. Setiap anak harus punya peluang yang sama, tanpa dibedakan oleh status ekonomi atau koneksi pribadi,” ujarnya, Rabu (16/6/2025).

Ia juga menyoroti perlunya penguatan transparansi dalam sistem penerimaan yang saat ini dilakukan secara daring. Menurut Arfian, penggunaan teknologi harus benar-benar dimanfaatkan untuk menutup peluang intervensi yang merusak keadilan seleksi.

“Kami berharap sistem online bisa meminimalkan intervensi pihak tak berkepentingan. Ini soal menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan,” jelasnya.

Selain itu, Disdikbud bersama pihak sekolah diminta aktif memberikan sosialisasi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat. Arfian menyebut, masih banyak orang tua yang belum memahami istilah-istilah seperti zonasi, afirmasi, atau jalur mutasi.

“Pemahaman publik harus ditingkatkan agar tidak timbul kesalahpahaman atau kecemasan berlebih,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memaksakan pilihan sekolah. Menurut Arfian, semangat belajar siswa lebih penting dibandingkan sekadar mengejar nama besar lembaga pendidikan.

Arfian berharap, pelaksanaan SPMB tahun ini dapat menjadi refleksi dari reformasi birokrasi di sektor pendidikan—yang bersih, adil, dan benar-benar berpihak kepada peserta didik. (adv/ra)