DPKO Belum Terbentuk Jadi Alasan Tak Ada Usulan Kenaikan UMK

KLIKKALTIM.COM - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang membentuk Dewan Pengupahan Kota (DPKO). Tujuannya ialah untuk menetapkan usulan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) di setiap tahunnya.

Diketahui Disnaker pada 2021 ini tidak mengusulkan kenaikan UMK lantaran belum memiliki DPKO. Itu sebabnya besaran UMK sama dengan sebelumnya yaitu Rp 3.182.706. Belum ada jawaban pasti mengenai alasan keterlambatan pembentukan. Kepala Disnaker Bontang, Abdu Safa Muha pun mengaku heran atas persoalan itu. 

"Siapa yang mau rumuskan kalau tidak ada Dewan Pengupahan. Makanya saya juga bingung. Saya ini baru. Seharusnya yang ditanya itu pejabat lamanya. Karena yang saya pertanyakan juga, kenapa pejabat lama itu tidak bentuk Dewan Pengupahan," kata Abdu Safa saat dikonfirmasi Klikkaltim.com, Kamis (9/12/2021).

Kendati demikian, Dia memastikan pihaknya akan bergerak cepat untuk pembentukan DPKO. Pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, OPD terkait, BPS Bontang, dan akademisi untuk pembentukan dewan pengupahan.

Kesepakatan tersebut telah dihasilkan dan Disnaker langsung mengambil langkah taktis menyurati masing-masing pihak yang terkait untuk mengisi struktur dewan pengupahan.

"Sudah tadi kita rapat bersama. Bersepakat akan membentuk dewan pengupahan. Langkah selanjutnya menyurati masing-masing pihak terkait untuk pengisian strukturnya," 

Selanjutnya, dikatakan Safa Muha, dorongan  pembuatan dewan pengupahan juga berlanjut pada persetujuan dari Wali Kota Bontang.

Sehingga pada tahun yang akan datang, pembahasan terkait skema kenaikan UMK akan dibahas secara bersama sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

"Kita bisa selesaikan permasalahan ini satu-satu dan bertahap. Tidak ada kata terlambat," terangnya.

Diakhir, pada Januari 2022 mendatang, struktur DPKO akan langsung membahas skema kenaikan UMK Bontang. Dengan begitu perhitungan kenaikan juga disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

"Langsung di bahas tahun depan. Agar bisa melihat komponen kenaikan UMK sesuai aturan baru yang berlaku. Dengan melihat nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi 3 tahun kebelakang," pungkasnya.