Dishub Bontang Mengaku Kewalahan Kejar Setoran Parkir; Dewan : Jukir Bisa Dapat Rp 1 Juta Sehari, Kok Pemerintah Kalah

BONTANG- Pernyataan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bontang yang mengaku kewalahan mengejar target penerimaan daerah sebesar Rp 500 juta per tahun dianggap alasan semata oleh DPRD Bontang. 

Ketua Komisi B DPRD Bontang Rustam menilai, penerimaan parkir di Bontang setiap tahunnya seharusnya bisa mencapai Rp 2 miliar. Namun, karena Dishub tidak serius sehingga potensi tersebut gagal tercapai. 

"Mereka saja itu tidak serius. Orang kan tahu saja mana tempat yang bocor dalam hal retribusi parkirnya. Tapi tidak ditindaklanjuti atau malah didiami saja," ucap Rustam kepada Klik Kaltim. 

Rustam mengatakan, sudah seharusnya Dishub melakukan transformasi di bidang parkir. Penggunaan karcis parkir tak lagi ideal di saat ini. Sudah sewajarnya mengubah pola tersebut dengan penerapan teknologi. 

Dia mencontohkan, salah satu parkir di Loktuan bisa memungut Rp 1 juta dalam sehari. Tapi, dari pengelolaan tersebut tidak masuk ke kas daerah, karena tak terintegrasi dengan Dishub. 

"Lucu kalau ada informasi tukang parkir dapat Rp1 juta tapi Pemkot malah terseok-seok. Harus ada pembenahan sistem nodern," sambungnya. 

Rustam mengusulkan untuk, Dishub memberlakukan pembayaran parkir non tunai. Dengan menyeragamkan 1 rekening pemasukan. 

Artinya tidak ada cela tukang parkir yang bandel. Kemudian uang yang dihasilkan bisa langsung masuk ke Kas daerah tanpa ada potongan apapun dari oknum. 

"Kalau cuman pasrah seperti ini tidak akan mencapai target terus. Kasian daerah bagaimana mau mandiri secara fiskal tapi teknis saja masih konvensional," pungkasnya.