Dinsos-PM Beberkan Data Penerima BLT Fakir Miskin Meningkat karena Salah Pengelompokan, Agustus Tembus 2.089 Orang

BONTANG – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Bontang menjelaskan membengkaknya data penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada kategori fakir miskin karena salah pengelompokan data.

Kepala Dinsos-PM Bontang Ahmad Yani menemukan adanya kualifikasi penerima lanjut usia (lansia) yang justru masuk ke dalam kategori fakir miskin. Kesalahan ini muncul saat data dikirimkan pihak kelurahan kepada OPD.

Hal itu ditemukan di sejumlah kelurahan, seperti Guntung, Gunung Telihan, Kanaan, Satimpo, Bontang Baru, Api-Api, Bontang Kuala, dan Tanjung Laut Indah.

"Jadi kalau di fakir miskin seluruh orang dalam KK dapat semua. Tapi kalau lansia atau penyandang disabilitas, dia hanya dapat per orang," ucap Ahmad Yani.

Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan verifikasi dan pengelompokan ulang dalam waktu dekat. Sebab, setiap bulannya data penerima manfaat pada kategori fakir miskin semakin meningkat.

Misalnya saja pada Agustus 2026, jumlahnya justru membengkak menjadi 2.089 orang dari 14 kelurahan. Angka tersebut belum termasuk Kelurahan Api-Api yang masih dalam tahap pengumpulan data.

Data ini bertambah dari penerima sebelumnya pada kategori fakir miskin yang hanya berjumlah 1.480 jiwa dari 824 kepala keluarga (KK). Angka tersebut didapat dari hasil pendataan mulai tingkat kelurahan hingga kecamatan.

"Kalau tidak disaring setiap bulan, fakir miskin data penerimanya akan meningkat lagi," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris meminta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) memverifikasi ulang data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Juli 2026 yang jumlahnya meningkat.

Agus Haris menilai membengkaknya angka fakir miskin ini disebabkan tidak berlapisnya pemantauan tim di lapangan.

"Kenapa bisa naik? Saya minta turun lagi ke lapangan segera," ucap Agus Haris.

Rencana aksi akan melakukan validasi di 15 kelurahan. Utamanya menyasar fakir miskin dengan jumlah 1.480 orang atau 824 kepala keluarga.

Bahkan pada Agustus, data fakir miskin bertambah menjadi 2.089 orang. Angka tersebut belum termasuk satu kelurahan lagi yang masih dalam proses pelaksanaan pleno.

"Pekan depan harus dipastikan semua dicek. Jadi ini harus berlapis memang verifikasinya. Kita tidak mau warga miskin justru bertambah," sambungnya.