Desak Dewan Gulirkan Hak Interpelasi, Wali Kota Diminta Minta Maaf ke Publik

KLIKKALTIM.COM- Surat sakti rekomendasi Wali Kota Bontang Basri Rase untuk perusahaan swasta asal Kutai Timur turut ditentang mahasiswa. 

Ketua BEM Universitas Trunajaya Yusril Ihza Mahendra menilai, surat sakti itu tak memiliki dasar hukum yang jelas. Manfaat bagi Kota Bontang juga nihil karena tak melibatkan Perusahaan Daerah. 

Klik Juga : Soal Surat Sakti Wali Kota, Basri Dinilai Salah Gunakan Wewenang

"Apa alasan wali kota memberikan surat itu ke swasta asal Kutim, wajar jika kami curiga ada kepentingan," ungkapnya. 

Ia meminta DPRD Bontang menggunakan hak interpelasi untuk menjawab kecurigaan tersebut. Apabila benar ada motif kepentingan segera diproses, namun jika tak ada disampaikan ke publik bahwa tak benar isu ini supaya ada kepastian hukum. 

Klik Juga : Soal Surat Sakti Basri, Pengamat Hukum : Bisa Dipidana

Sebagai pengawas, dewan seharusnya sudah mengambil langkah politik atas masalah ini. "Dewan jangan diam saja, tunjukkan kalian itu wakil rakyat. Ambil sikap tak hanya berkomentar saja," katanya. 

Diakhir, ia menyarankan agar wali kota segera mencabut rekomendasi tersebut. Selain tak bermanfaat bagi daerah, surat itu bisa jadi contoh buruk bagi pemimpin. 

Wali kota juga diminta minta maaf atas keputusannya. Amanah dari rakyat Bontang sudah sewajarnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

 "Cabut surat itu dan minta maaf ke warga Bontang karena sudah mengecewakan amanah titipan kami," ungkapnya.