PKH Banyak Tak Tepat Sasaran, Dewan Minta Pendataan Warga Miskin Dievaluasi

KLIKKALTIM.COM - Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris meminta pendataan warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan secara cermat. 

Saat ini banyak aduan yang diterima lantaran warga kurang mampu justru luput dari pendataan penerima bantuan.

"Jadi jangan  sampai yang harusnya menerima, tapi tidak dapat," ungkapnya beberapa hari lalu.

Politisi PKB itu menyarankan agar pendataan benar-benar dilakukan dengan baik.

Agar penerima PKH bisa merata di masyarakat yang memang sangat membutuhkan.

Hal itu penting untuk diperhatikan, sebab bantuan dari pemerintah pusat ada yang tidak tepat sasaran atau tidak merata.

Ia pun menyarankan, sistem pendataan dikoreksi mulai dari tingkat RT sebelum ke tingkat yang lebih tinggi.

Pun tingkat kelurahan juga perlu memperhatikan saat verifikasi dan validasi data. Sehingga data yang diinput tidak invalid alias data yang dikirim tidak cacat saat dikirim ke Kementrian Sosial (Kemensos).

Pihak kelurahan juga diminta membimbing warga agar memahami teknis penginputan data melalui aplikasi.

"Karena kendalanya memang di aplikasi, makanya petugas lakukan tugasnya dengan baik," timpalnya.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Safa Muha menyebutkan apabila masyarakat yang telah menerima PKH, dan selanjutnya tidak menerima berarti kesalahan terjadi pada NIK KTP yang diinput invalid.

Tetapi, biasanya validasi di kelurahan telah dilakukan secara benar karena petugas  menyinkronkan NIK dan KTP yang diinput.

Terkadang saat di provinsi dan kemensos terjadi perubahan data yang menyebabkan data menjadi tidak valid.

"Itu yang membuat data menjadi invalid," ungkapnya.