Bantah Tak Mau Bayar, PT Torindo Masih Berutang Rp 680 Juta ke Pemborong

KLIKKALTIM.COM – Manajemen PT Torindo Utama Sakti membantah pihaknya enggan membayar hak para pekerja dan pemborong. Kontraktor pembangun Jargas Bontang tahun anggaran 2017-2018 ini mengaku telah membayar seluruh gaji karyawannya dan akan membayar pemborong secara bertahap.

Asrul Asikin, perwakilan PT Torindo kepada wartawan membenarkan pihaknya belum melakukan pelunasan atas pekerjaan para pemborong.  Kendati begitu, dia membantah perusahaan tak mau melakukan pembayaran. Hanya saja, pembayaran akan dilakukan secara bertahap.

“Jadi bukan gagal bayar seperti pernyataan pemborong kemarin. Tapi kami tetap bayar hanya secara bertahap,” kata Asrul saat menemui wartawan, Jumat (10/8).

Dia mengatakan, total utang kepada 7 pemborong lokal saat ini sebanyak Rp 680 juta lebih. Sementara pihaknya telah membayar para pemborong sejumlah Rp 900 juta lebih. Utang perusahaan paling banyak kepada salah seorang pemborong, yakni Basri. PT Torindo mengaku sudah membayar Basri Rp 80 Juta dari total tagihan sebesar Rp 580 juta.

Pun begitu, pihaknya masih mengangsur sisa pelunasan kepada mereka. Memang belum ada pihak yang lunas seluruhnya, tapi progres pelunasan terus berjalan.

“Ada yang tersisa Rp 30 juta lagi, ada yang sisa Rp 20 juta. Kalau Pak Basri memang paling besar,” ujarnya.

Asrul mengatakan, alasan penundaan bayar kepada pihak pemborong karena menunggu dana segar dari pihak ketiga. Dia mengaku rugi akibat lebih bayar kepada subkontraktor sebelumnya, PT Kaltim Citra Nusantara (KCN) sebesar Rp 1,6 miliar lebih.

Dana inilah yang ditunggu untuk pelunasan seluruh utang perusahan kepada pemborong. Namun, tak berharap piutang itu saja. PT Torindo pun berjanji bakal menaggulangi pelunasan sembari menunggu pengembalian dari KCN.

Sementara itu, terkait tuntutan pelunasan upah para pekerja. Pihaknya mengaku telah melunasi seluruh gaji karyawannya. Tuntutan yang diminta eks karyawan yakni pembayaran upah lembur. Perusahaan sengaja menunda pembayaran akibat data lemburan yang dikantongi tak sesuai.

“Jadi ada lemburan sampai 400 jam. Ini kan tak rasional. Makanya kami lagi mengupayakan penyeseuaian data dengan pengawas di lapangan. Kami juga minta pemerintah supaya mediasi dengan pekerja,” pungkasnya. (*)