•   21 February 2026 -

PT. Borneo Grafika Pariwara

Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311

Bangun Polder Kanaan Butuh Rp200 Miliar, Pemkot Belum Punya Dana

Bontang - M Rifki
21 Februari 2026
 
Bangun Polder Kanaan Butuh Rp200 Miliar, Pemkot Belum Punya Dana Banjir melanda kawasan Bontang Barat. (dok)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memperkirakan pembangunan Polder Kanaan akan menelan angka fantastis. Mellihat kebutuhan dana yang cukup besar, program ini tak akan berjalan dalam waktu dekat. 

Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkot Bontang merencanakan pembangunan Polder Kanaan di atas lahan seluas 20 hektare. Berdasarkan hasil Detail Engineering Design (DED) yang telah disusun, pembangunan fisik diperkirakan menelan biaya sekitar Rp200 miliar. Selain itu, pembebasan lahan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp87 miliar.

Kepala PUPR Kota Bontang, Edy Prabowo, mengatakan bahwa belum tersedia alokasi anggaran untuk pembangunan Polder Kanaan di tahun ini. Proyek tersebut dinilai tidak dapat hanya mengandalkan APBD Bontang, apalagi kondisi keuangan daerah tengah mengalami defisit akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kalau terbangun, polder ini bisa menampung sekitar 800 ribu meter kubik air. Dampaknya tentu akan mengurangi debit banjir, karena daya tampungnya dua kali lipat dari Waduk Kanaan,” ujarnya.

Meski demikian, kapasitas tersebut masih belum mampu menampung total limpasan air dari wilayah hulu yang diperkirakan mencapai 2,5 juta meter kubik.

Untuk tahun 2026, Pemkot Bontang hanya mengalokasikan pembangunan polder baru di Tanjung Laut. Pasalnya, proses pembebasan lahan di wilayah tersebut telah rampung.

“Kalau tahun ini masih fokus di Tanjung Laut. Untuk Kanaan belum, karena prosesnya panjang dan membutuhkan biaya besar,” tambahnya.

Rencananya, lokasi Polder Kanaan berada di dekat Tugu Selamat Datang Bontang, tepatnya di sekitar Pondok Pesantren Hidayatullah.

Besarnya kebutuhan anggaran menjadi tantangan utama sehingga proyek ini belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Terlebih, kondisi fiskal daerah masih terbatas setelah terjadinya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026.

“Semua masih diusulkan. Tapi untuk tahun ini, baik pembebasan lahan maupun pembangunan fisik belum ada anggarannya. Anggaran kami terbatas,” pungkas Edy.






TINGGALKAN KOMENTAR