Bahas Raperda P2 APBD 2025, Pemkot Bontang Tegaskan Penguatan Tata Kelola Anggaran

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, saat membacakan nota jawaban dan tanggapan eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bontang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (P2) APBD Tahun Anggaran 2025. Penyampaian nota tersebut berlangsung dalam rapat kerja DPRD Kota Bontang di Ruang Rapat Utama DPRD, Kamis (18/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Agus Haris yang mewakili Wali Kota Bontang menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas berbagai masukan, saran, serta pandangan yang telah disampaikan selama proses pembahasan raperda.

Menurutnya, pandangan umum dari enam fraksi DPRD merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif yang konstruktif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Bontang juga menyatakan sejalan dengan pandangan DPRD yang menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara profesional, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berbagai catatan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, lanjut Agus Haris, akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pada periode berikutnya.

“Pemerintah Kota Bontang berkomitmen terus menjalankan roda pembangunan dengan memegang teguh prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas agar pelayanan publik serta daya saing daerah semakin kuat,” ujar Agus Haris.

Melalui sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kota Bontang berharap pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan semakin optimal serta mampu menjawab berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat.