Bahas Peralihan Status SD Malahing, Komisi I DPRD Bakal Rapat dengan Disdik

KLIKKALTIM - DPRD Bontang segera menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) soal rencana pengalihan status SD Malahing. Sebagai informasi, saat ini Pemkot dan dewan mengupayakan peralihan status Sekolah Dasar (SD) Malahing jadi sekolah negeri.

SD Malahing saat ini masih bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Pembinaan Islam (YPPI) Bontang. Rencana peralihan status sekolah swasta jadi negeri itu masih akan dibahas Komisi I DPRD Bontang bersama pihak Disdikbud dan pemilik yayasan. 

Sebab usulan peralihan status swasta menjadi negeri itu sebelumnya diusulkan langsung oleh kepala SD Malahing, Suardi ke Komisi I DPRD Bontang, beberapa waktu lalu. 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang, Raking berharap pihak yayasan mau melepas asetnya untuk diberikan ke Pemkot Bontang jika ingin dijadikan sekolah negeri.

Sementara para guru bisa diusulkan menjadi Tenaga Kontrak Daerah (TKD) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kami akan konfirmasi dulu ke YPPI, kita adakan rapat, undang para pengurus seperti Ketua dan Pembina Yayasan, kalau perlu Kepala Sekolah ikut juga langsung, biar semuanya lebih jelas,” katanya.

“Kami akan rapatkan untuk menindaklanjuti usulan ini,” ucap Raking.

Diketahui, setiap guru yang mengajar di SD Malahing hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 650 ribu per bulan dari yayasan. 

Besaran upah tersebut jauh dari nominal guru SD negeri di wilayah kampung atas laut lainnya seperti di Tihi-tihi. 

“Saya sudah mengabdi selama 17 tahun lamanya disini, bahkan gaji saya sampai telat dibayarkan selama 6 bulan lamanya. Untuk meminta beli keperluan sekolah pun tidak ada dana, seperti spidol untuk mengajar,” ucap Suardi beberapa waktu lalu.