Akui Bontang Jauh dari Kemadirian Fiskal, Neni Tak Ingin Bebani Masyarakat lewat Kenaikan Pajak

BONTANG - Target Kota Bontang mencapai kemandirian fiskal masih jauh panggang dari api. Idealnya, suatu daerah disebut mandiri apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) diangka 30 persen. Sayangnya, Bontang masih 13 persen. 

Kendati demikian, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengaku tak ingin terburu-buru mengejar target tersebut. Pemerintah masih melihat kondisi kemampuan daya beli dan perekonomian masyarakat. 

Walaupun, dari pendapatan dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan penyumbang terbesar untuk PAD.

Berdasarkan catatan Bapenda Bontang, realisasi PBB-P2 hingga kuartal kedua 2025 mencapai Rp50,8 miliar atau 72,7 persen dari target tahunan. 

Adapun total tunggakan mencapai Rp55,25 miliar dengan sebaran terbesar di Kelurahan Bontang Lestari, Gunung Elai, dan Belimbing. 

Alih-alih menaikkan PBB bahkan pada bulan lalu Pemkot Bontang justru memberikan relaksasi. Dimana warga yang menunggak dibebaskan dendanya dan cukup membayar pokok dari PBB tersebut. 

"Sulit karena ini menyangkut kebijakan yang berdampak kepada masyarakat. Makanya kami berjuang untuk cari program pemerintah pusat ditengah isu pemangkasan," ucap Neni Moernaeni. 

Lebih lanjut Pemkot Bontang saat ini juga mendapatkan kabar baik. Dimana Pajak Penghasilan (PPh) 21 pekerja industri akan masuk ke dalam kas daerah. 

Dimana kala itu PPh 21 sektor industri seperti Pupuk Kaltim dan Badak LNG disetor langsung ke kantor pusat. Sementara Bontsng tidak dapat kebagian apapun. 

"Nilainya nanti kami lihat mungkin akan berpengaruh. Kalau ini terjadi sektor PAD kami akan naik juga. Sama halnya saat ada bagi hasil langsung pajak kendaraan bermotor," pungkasnya. (*)