Agus Haris Usulkan Pemkot Beri Rp 1 Juta Tiap Bulan ke Anak Stunting, Diajukan di Pembahasan APBD

KLIKKALTIM.COM- Jumlah anak stunting tinggi di pesisir Bontang harus segera ditangani pemerintah. Intervensi program pemerintah harus benar-benar tepat sasaran. DPRD Bontang mengaku akan total mendukung anggaran untuk mengatasi masalah ini. 

Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris meminta pemerintah menangani masalah stunting dari akarnya, kemiskinan dan pola hidup bersih di lingkungan pesisir harus segera diatasi. 

Politisi Partai Gerindra ini menilai, pemberian makanan tambahan bagi anak-anak stunting hanya menyelesaikan persoalan di permukaan saja. Sedangkan, tak menyentuh masalah utamanya. "Kalau hanya itu (pemberian makanan tambahan-red) tak menyelesaikan, bagaimana mereka bisa dapat makanan bergizi kalau susah hidupnya," ungkap Agus Haris kepada Klik Kaltim, Selasa (9/7/2024). 

Agus Haris menawarkan agar pemerintah melahirkan inovasi program untuk menekan angka stunting di Bontang. Masalah kemiskinan, seharusnya bisa diselesaikan dengan intevensi dana stimulan. Semisal, setiap anak usia 0-2 tahun yang telah lengkap imunisasi dan mendapat ASI ekslusif mendapat reward, berupa dana stimulan Rp 1 juta. 

Dengan kondisi keuangan daerah mencapai Rp 3 triliun, bukan masalah untuk mencetuskan program ini. Dia merinci, ketentuan mewajibkan alokasi anggaran untuk kesehatan 10 persen dari APBD artinya Rp 300 miliar yang diploting untuk belanja kesehatan. 

Total anak stunting 1.346 anak, apabila mendapat stimulan Rp 1 juta tiap orang setiap bulan hanya diperlukan Rp 1,3 miliar atau Rp 16 miliar dalam 1 tahun. 

"Ini lagi pembahasan APBD Perubahan. Saya akan dorong agar ada stimulan untuk anak stunting. Angkanya bisa dibahas bersama," ucap Agus Haris kepada Klik Kaltim. 

"Toh di Bontang setiap orang meninggal dapat santunan Rp 3 juta, masa untuk penanganan stunting tidak bisa," ungkapnya lagi, 

Agus menambahkan, warga pernah mengeluhkan kondisi anaknya yang alami stunting. Selain faktor ekonomi orang tua, lingkungan juga menjadi momok di wilayah pesisir. "Saya juga pernah ditemui warga saat di RSUD, memang kurang mampu," ungkapnya. 

Namun, ia menekankan program yang baik pasti harus didukung oleh seluruh elemen. Persoalan stunting bukan hanya masalah gizi, namun juga kesehatan lingkungan dan pola asuh orang tua. 

Untuk itu, seluruh pihak terkait mulai dari Dinas Kesehatan; Dinas Pemukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR); dan Kantor Urusan Agama (KUA) harus dilibatkan untuk mengatasi masalah kronis ini.  

"Stimulan itu bisa dipakai untuk vitamin sang anak. Kita juga jangan biarkan warga malas ke Posyandu. Jemput mereka biar sadar untuk periksakan rutin anaknya," sambungnya. 

Usulan memasukkan kurikulum dalam dunia pendidikan soal pencegahan stunting turut direspon positif Agus Haris. Disdikbud Bontang diminta bisa mencarikan solusi agar pemahaman bisa dilakukan sejak dini. 

Lebih lanjut, pendidikan bagi calon pengantin dan ibu juga harus didorong. Kebiasaan ini harus dilakukan agar Bontang benar-benar bisa terhindar dari fenomena stunting atau anak tengkes. 

"Masukan ini harus ditindaklanjuti. Tidak mudah memang tapi kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi," pungkasnya.