80 Persen APBD Bontang untuk Gaji dan Operasional Pemerintah

KLIKKALTIM.COM - Keberpihakan pemerintah ke masyarakat patut dipertanyakan. Alokasi anggaran belanja untuk masyarakat masih minim.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan peruntukkan belanja pegawai dan operasional pemerintah. 

Dari dokumen rincian APBD Bontang 2022 ditetapkan Rp 1,2 triliun lebih. Dari jumlah itu, belanja operasi pemerintah menyerap hampir 86 persen. 

Sedangkan, belanja modal untuk kepentingan pembangunan jangka panjang hanya disiapkan Rp 172 miliar atau setara 14 persen. 

Klik Juga : Fraksi An-Nur Tolak Pengesahan APBD 2022

Di dalam belanja operasi meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Dari 4 pos belanja itu belanja pegawai serta barang dan jasa menyerap Rp 1,055 triliun. selengkapnya infografis : 

Belanja pegawai digunakan untuk membayar gaji pegawai, uang makan tambahan hingga pembayaran uang duka. 

Sementara belanja barang dan jasa diperuntukkan biaya perlengkapan kantor, honor di satuan kerja, hingga perjalanan dinas. Penjelasan selengkapnya bisa disimak di sini 

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang, Amiruddin membenarkan, porsi belanja pegawai memang terlalu besar. 

Imbasnya, program pemerintah sesuai janji politik kepala daerah terganggu. "Yah mengganggu lah, karena tak sesuai dengan apa yang kita inginkan, namun kita harapkan semua janji politik pak wali kita bisa penuhi. Walaupun tidak seratus persen," ujar Amiruddin saat dikonfirmasi, Kamis (25/11/2021). 

Dirinya berjanji, ke depan pemerintah berupaya agar porsi belanja untuk pembangunan lebih besar ketimbang belanja pegawai serta barang dan jasa. 

Klik Juga : Alasan Penghematan, Pemkot Setop Rekrut Pegawai Honorer

Ia menambahkan, kendati porsi belanja operasi pemerintah besar namun untuk alokasi wajib, seperti kesehatan dan pendidikan sudah sesuai ketentuan. 

"Secara umum kami sudah memenuhi mandatory spending, pendidikan 20 persen, maka saya katakan kalo kesehatan itu 10 persen saat ini kita masih 20 persen, karena kita masih untuk penanganan covid kan," pungkasnya. 

Tak Pro Rakyat 

Akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Budiman menilai keberpihakan pemerintah belum pro rakyat. 

Hal itu didasarkan dengan politik anggaran pemerintah masih berpihak ke para birokrat dan DPRD. "Kalau dari proporsi yang ada, otomatis APBD dikuasai oleh Birokrat dan pemangku kebijakan," ujar Budiman kepada Klik Kaltim, Jumat (27/11/2021). 

Budiman melanjutkan, idealnya anggaran daerah diperuntukkan demi masyarakat, program kerja sesuai visi misi kepala daerah serta aspirasi dari hasil reses Anggota Dewan. 

Tetapi, melihat porsi anggaran Bontang tahun depan, sulit menyebutkan APBD berpihak untuk masyarakat  

" Hampir 50 persen dinikmati oleh pegawai. Kalau melihat pembangunan fisik dan non fisik mustahil dengan anggaran itu," bebernya. 

Pemerintah perlu merevisi kebijakan belanjanya agar lebih pro kepada masyarakat. Semisal, memangkas belanja untuk pegawainya, salah satunya untuk perjalanan dinas. 

"Kita melihat fenomena yang terjadi, misalnya jika bulan Oktober dan November pegawai sudah seperti bedol desa, pergi keluar kota begitu pun dengan dewan," pungkasnya.