4 Daerah Terkena Imbas Pengalihan Bayar Premi BPJS Kesehatan; Bontang Dipastikan Aman

BONTANG- Kebijakan pengalihan pembayaran premi JKN BPJS Kesehatan dari Pemprov Kaltim ke daerah rupanya tak berlaku di Bontang. 

Kebijakan ini hanya berlaku untuk 4 wilayah, yakni Samarinda, Kutai Timur, Kabupaten Berau dan Kutai Kartanegara. 

Untuk Bontang dan Balikpapan dilaporkan tak menerima imbas kebijakan ini. Pun Kabupaten seperti PPU, Paser, Mahakam Ulu dan Kutai Barat. 

Di Bontang, Wali Kota Neni Moerniaeni mengatakan, ada 3 ribu warganya yang ditanggung kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Pemprov Kaltim.

Wali Kota Bontang Neni Moernaeni secara resmi mengaku belum memiliki informasi ihwal pencabutan kepesertaan yang ditanggung oleh Pemprov Kaltim. 

"Data yang kami punya ada 3 ribu saja warga. Tapi itu pun tetap dibayar Pemprov Kaltim. Aman aja kalau Bontang," ucap Neni Moernaeni. 

Lebih lanjut, Neni pun menggaransi saat ada pencabutan pembayaran. Pemkot akan siap menanggung biaya iuran itu nelalui APBD. 

Neni tidak berkeinginan warganya ada yang tertolak mendapatkan lelayanan hanya karena tidak memiliki BPJS. Setiap Puskesmas dan rumah sakit pun diperintahkan tidak menolak pasien yang belum memiliki BPJS ataupun memiliki tunggakan. 

"Sudah dari Periode pertama saya warga Bontang kami berikan BPJS gratis. Makanya kami dapat penghargaan cakupan kepesertaan terbaik," tuturnya. 

Diketahui Dalam Laman Sistem  Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Inaproc Pemkot Bontang menggelontorkan Rp24,4 miliar. 

Total kepesertaan BPJS Bontang mencapai 180.196 orang. Untuk Pemkot Bontang mengakomodir pembayaran BPJS kelas III sebanyak 56.786 orang. Pemerintah pusat sebanyak 26.899 orang. 

Untuk Pemprov Kaltim 3 ribu orang. Kepesertaan mandiri 12.498 orang. Untuk pembayaran Pekerja Penerima Upah Badan Usaha 64.777 orang. Terakhir Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara sebanyak 19.236 orang. 

"Kalau ditambah sama provinsi jadi sekitar 183 ribu orang sudah tercover. InsyaAllah Bontang aman,"Pungkasnya.