Dewan Minta Pemkot Intens Lobi BBPJN untuk Proyek Pemangkasan Tanjakan RSUD
Wali Kota Bontang Basri Rase saat menemani Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan (BBPJN) Kaltim Reiza Setiawan (tengah) dan Komisi V DPR RI meninjau lokasi tanjakan RSUD Bontang, Senin (7/8/2023).KLIKKALTIM.COM - Pemkot Bontang diminta pro aktif untuk melobi Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur demi proyek pemangkasan tanjakan RSUD Bontang.
Rencana yang masih mengambang ini urung terealisasi karena menunggu dukungan anggaran dari BBPJN. Pemerintah dituntut agar lebih meningkatkan follow up ke BBJN supaya masuk skala prioritas pembiayaan oleh pusat.
Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menjelaskan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) lebih komunikatif ke pemerintah pusat terkait tahapan selanjutnya dari wacana yang sudah digaungkan sejak kunjungan Komisi V DPR RI pada Agustus 2023 lalu ini.
Terlebih menurutnya turunan di kawasan rumah sakit plat merah ini acap kali mengakibatkan insiden hingga memakan korban jiwa lantaran jalannya cukup terjal dan miring. Selain itu, terdapat simpang tiga yang dinilai cukup membahayakan sebab posisinya pas berada di ujung turunan.
“Kalau hanya direkayasa dengan dibagi seperti yang ada sekarang ini masih sangat riskan terjadi kecelakaan,” terangnya saat ditemui di Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang, Kamis (25/7/2024).
Kata dia, sebelumnya Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sudah memberi sinyal. Peluang tersebut, kata dia harus dikawal sebaik-baiknya sampai anggaran yang dijanjikan benar-benar dapat dibawa ke Kota Taman.
Oleh karena itu, ia mendorong dinas terkait lebih proaktif melakukan audiensi atau kunjungan ke Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Kaltim) maupun pusat, agar wacana tersebut bisa segera diwujudkan.
“Saya kira tidak ada barang yang jatuh langsung dari langit kalau tidak diusahakan. Sudah ada lampu hijau dari Komisi V, tinggal di push,” ujarnya.
Andi Faiz menilai, pemangkasan atau pembuatan fly over merupakan upaya preventif yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut. Ia berharap pemerintah lebih gencar menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
“Kalau bisa komunikasi yang intens, supaya anggaran itu benar-benar turun. Jadi pemangkasan di depan RSUD secepatnya terlaksana,” pungkasnya.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
