Dewan Minta OPD Tertib Pencatatan Aset; Tak Bergantung dari BPKAD

BONTANG -  Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam menyoroti masih belum optimalnya pelaporan aset daerah oleh organisasi perangkat daerah (OPD). 

Ia meminta, setiap OPD lebih disiplin melakukan pencatatan dan pelaporan aset secara berkala agar pengelolaan barang milik daerah berjalan tertib.

Kata dia, tanggung jawab pendataan aset tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Menurutnya, setiap OPD merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi aset yang berada di bawah penguasaannya.

“Setiap OPD harus melaporkan asetnya, bisa setiap triwulan, per semester, atau minimal setahun sekali," kata Rustam saat memimpin Rapat Kerja terkait Pembahasan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah belum lama ini. 

Rustam menjelaskan, BPKAD Bontang selama ini hanya menjalankan fungsi pengelolaan dan administrasi aset secara keseluruhan. Sementara, proses pendataan awal dan pelaporan dilakukan oleh masing-masing OPD.

"Sebenarnya yang bekerja di sini adalah OPD bagaimana mereka melaporkan ke BPKAD selaku pengelola aset pemerintah daerah,” kata dia.

Politisi Golkar itu menilai, mekanisme pelaporan aset sebenarnya telah berjalan. Namun, pelaksanaannya dinilai belum maksimal sehingga masih ditemukan aset yang belum terdokumentasi secara baik.

Menurut dia, aset Pemerintah Kota Bontang tidak hanya berada di wilayah kota, tetapi juga tersebar di sejumlah daerah lain. Karena itu, pendataan yang rutin menjadi penting untuk memastikan seluruh aset tercatat dan terpantau. Dengan hRapan, pelaporan aset dapat jadi perhatian seluruh OPD.

“Kita punya aset bukan hanya yang ada di Kota Bontang. Di Makassar ada Asrama Putra dan Putri, Samarinda juga ada, di Jakarta. Aset kita tersebar di berbagai daerah,” terangnya.