Tenaga Honorer Dihapus, Anggota DPRD: Nanti Keluarganya Makan Apa?
IlustrasiKLIKKALTIM - Penghapusan tenaga honorer di pemerintahan menjadi mimpi buruk yang bakal menjadi kenyataan, terlebih bagi mereka yang menjadi 'tulung punggung' keluarga.
Penghapusan tenaga honorer ini bakal berlaku paling lambat 28 November 2023. Ketentuan ini mengikuti Surat edaran Menteri PANRB bernomor B/185/M.SM.02.03/2022, perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Penghapusan tenaga honorer di pemerintahan belum bisa diterima secara utuh oleh masyarakat, termasuk mereka yang ada di Gorontalo. Sebab, pemerintah hingga kini belum memberikan solusi terbaik bagi tenaga honorer non-guru yang terancam kehilangan pekerjaan.
"Kami belum bisa menerima apa yang menjadi rencana penghapusan tenaga honorer," kata Mardianti, seorang ibu yang anaknya menjadi tenaga Honorer di Gorontalo.
"Dia sebagai tulang punggung keluarga, jika dia sudah tak lagi ada penghasilan, nanti keluarga makan apa?" katanya lagi.
Kebijakan penghapusan tenaga honorer direspons Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yuriko Kamaru. Dirinya mengaku masih terus memperjuangkan nasib para honorer tersebut. Sebab, jika ini terjadi, maka tingkat pengangguran di Gorontalo bakal meningkat drastis.
"Jangan sampai kebijakan ini hanya akan menambah pengangguran, jadi kami terus berjuang untuk mereka," kata Yuriko.
Dampak Penghapusan Tenaga Honorer
Yuriko juga mengatakan, saat kebijakan penghapusan tenaga honorer disahkan, yang menjadi korban bukan hanya individu atau tenaga honorer tersebut, tetapi semua bakal merasakan dampak. Mulai dari keluarga hingga orang yang di sekitarnya.
"Dampaknya sangat besar, saya ilustrasikan, jika tenaga honorer tersebut memiliki istri maka mereka akan jadi korban bersama karena suaminya tak lagi ada penghasilan," tuturnya.
"Belum lagi mereka yang sudah punya anak, jika dikalikan ribuan tenaga honorer di Provinsi Gorontalo, maka banyak yang bakal menjadi korban kebijakan ini," katanya lagi.
Dirinya berharap, sebelum disahkan oleh pemerintah pusat, kirnya untuk ditinjau kembali dan melakukan asesment agar tidak menyusahkan rakyat. Jangan sampai rencana untuk menurunkan beban anggaran justru malah menyusahkan.
"Intinya saya tetap berjuang untuk tenaga honorer apalagi guru dan tenaga kesehatan, saya minta pemerintah pusat mengkaji kembali kebijakan tersebut," ia menandaskan.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
