•   19 September 2024 -

PT. Borneo Grafika Pariwara

Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311

Neni - Agus Haris Tawarkan 4 Program Kesejahteraan Pegawai

Politik - M Rifki
09 September 2024
 
Neni - Agus Haris Tawarkan 4 Program Kesejahteraan Pegawai Bakal pasangan calon Neni Moerniaeni dan Agus Haris saat mendaftar ke KPU Bontang beberapa waktu lalu/M Rifki - Klik Kaltim

BONTANG- Program unggulan bakal calon Wali Kota Neni Moerniaeni dan Wakilnya Agus Haris juga menyasar peningkatan kesejahteraan pegawai.

Di dalam janji politiknya, terdapat 4 poin. Pertama, kenaikan Tunjangan Penghasilan Pendapatan (TPP) bagi Aparatut Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) secara berkala. Namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kedua asuransi hari tua terhadap ASN dan TKD. Ketiga memberikan beasiswa S1, S2, dan S3 bagi ASN serta TKD.

Keempat memfasilitasi jenjang karier bagi tenaga kerja fungsional hasil penyetaraan, kesetaraan fasilitas dengan pejabat struktural.

Dalam kesempatan wawancara, Neni Moerniaeni mengatakan dengan postur APBD Bontang saat ini diyakini bisa memberikan dampak baik, bagi kesejahteraan ASN serta TKD.


"Kami berjanji untuk kesejahteraan ASN dan honorer terjamin. Apalagi dengan kemampuan daerah kita yang memadai," ucap Neni Moerniaeni.

APBD Anjlok hingga Gaji dan TPP Dipangkas

Lebih lanjut, Neni menguraikan alasannya pada saat memimpin Bontang di 2017 lalu memangkas gaji honorer dan TPP ASN. Alasannya karena kondisi postur APBD Bontang yang mengalami defisit anggaran.

Dari Rp1,9 triliun 2016 dan menjadi Rp865 miliar 2017. Ada 2 pertimbangan saat itu. Menghemat anggaran dengan melakukan PHK atau mengurangi gaji dan tetap mempertahankan honorer.

Langkah Neni Moerniaeni saat itu ialah memangkas gaji. Karena alasan kemanusiaan. Devisit itu dikarenakan dana perimbangan atau transfer Pusat ke daerah merosot menjadi Rp611 miliar.

Kala itu ada 2.659 PNS yang TPPnya terpangkas. Terdapat juga 1.556 honorer. Langkah penghematan pun diambil.

"Saat itu 70 persen APBD Bontang didapat dari dana transfer. Untuk menghemat ada kebijakan yang disesuaikan. Dari pada memPHK. Lebih baik dipertahankan dengan gaji sesuai kemampuan daerah," pungkasnya.

Tetapi pada 2019 saat APBD beringsut naik, insentif TPP dan Gaji kembali dipulihkan bahkan upah honorer kali pertama setara UMK saat itu. 






TINGGALKAN KOMENTAR