Keluarga Korban Pelanggaran HAM Desak Jokowi Copot Prabowo
Prabowo Subianto berdiri di depan Istana saat acara pelantikan menteri pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. (AP Photo/Dita Alangkara)KLIKKALTIM.com -- Sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM tak terima keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju. Mereka mendesak Jokowi membatalkan keputusan tersebut.
Ketua Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) Maria Catarina Sumarsih meminta Jokowi segera mencopot Prabowo dari jabatannya.
"Kami atas nama JSKK meminta kalau benar Pak Jokowi menjunjung tinggi kemanusiaan dan melaksanakan konstitusi mestinya dia melakukan perlindungan terhadap korban hak asasi," kata Sumarsih di Kantor Kontras, Kamis (24/10).
"Kami menuntut agar Presiden mencabut surat pengangkatan Prabowo Subianto," ujar ibu korban Tragedi Semanggi I pada 1998, BR Norma Irawan.
Sumarsih menilai ini kali kedua Jokowi melindungi terduga pelanggar HAM berat di Indonesia. Pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi mengangkat Wiranto menjadi Menko Polhukam, kini dia mengangkat Prabowo menjadi Menhan.
Menurut Sumarsih, Wiranto jelas-jelas terlibat dalam kasus Tragedi Semanggi I dengan mengerahkan demo tandingan untuk melawan mahasiswa.
"Kini gilirannya Pak Jokowi sebagai pemenang melindungi Pak Prabowo. Dengan itu sebenarnya kalau menurut saya Pak Jokowi jauh dari rasa adil dan beradab," ujarnya.
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan Tragedi 1965 (YKPP '65) Bedjo Untung mengkritik Jokowi yang mengikutsertakan Prabowo di dalam kabinetnya. Menurutnya Prabowo hanya akan mengembalikan warna orde baru yang mengartikan pengkhianatan terhadap reformasi.
"Bahkan saya khawatir Soeharto akan dibuat jadi pahlawan nanti di tangan Prabowo karena Soeharto dan rezimnya telah membantai 500 ribu sampai 3 juta orang," ujarnya.
"Saya saksinya, ratusan ribu jutaan jiwa di seluruh Indonesia dilakukan pembunuhan rekayasa secara sistematis," kata Bedjo.
Dia tak habis pikir Jokowi memasukkan Prabowo. Bedjo berharap Jokowi bisa memenuhi aspirasi para keluarga korban pelanggaran HAM.
"Bagaimana mungkin orang yang sangat jelas terduga pelanggar HAM berat dijadikan menteri. Saya minta agar Prabowo dicabut," katanya.
Jokowi resmi menunjuk mantan pesaingnya di Pilpres 2019 sebagai orang nomor satu di Kementerian Pertahanan. Prabowo menyatakan siap mengemban tugas di bidang pertahanan.
Pada 1998 ketika pemerintahan dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie, Prabowo diberhentikan dari dinas militer tak lama menyusul hilangnya 13 aktivis tahun 1997/1998.
Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal pernah mengatakan bahwa Tim Mawar mengakui telah menculik sejumlah aktivis karena diperintah oleh Prabowo yang kala itu menjabat sebagai Danjen Kopassus.
Sumber : cnnindonesia.com
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
