Harga Minyak Dunia Bisa Dorong Inflasi Kaltim

KLIKKALTIM.COM - Bank Indonesia memperkirakan inflasi Kalimantan Timur pada 2018 tetap berada pada sasaran inflasi nasional, yaitu 3,5 persen plus minus 1 persen.

Peningkatan risiko inflasi Kaltim 2018 diperkirakan akan didorong oleh tekanan yang bersumber dari eksternal, yaitu kenaikan harga minyak dunia yang akan berdampak pada harga energi nasional," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur (Katim) Muhammad Nur, Kamis (11/1/2018).

Terhadap risiko tersebut, lanjutnya, BI terus mengamati berbagai indikator makroekonomi global, nasional dan regional. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga diperkiuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Bank sentral mencatat inflasi Kaltim berada pada level 3,15% pada 2017, atau sesuai dengan target inflasi nasional sebesar 4% plus minus 1%. 

"Capaian ini lebih rendah dibandingkan inflasi 2016 sebesar 3,39% dan rata-rata inflasi Kaltim selama 5 tahun terakhir yang mencapai 5,67%," kata Muhammad Nur.

Terjaganya inflasi Kaltim pada tahun lalu disebut dipengaruhi oleh stabilnya pergerakan inflasi inti, sejalan dengan konsistensi kebijakan BI dalam menjaga inflasi dari sisi permintaan, turunnya tekanan inflasi volatile food, serta terkendalinya dampak kenaikan inflasi administered prices.

Meski demikian, ada tekanan terhadap inflasi kelompok inti, yang disebabkan oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang jatuh pada pertengahan tahun, penyesuaian tarif pulsa ponsel, periode musiman Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta tahun ajaran baru sekolah.

Sementara itu, inflasi kelompok volatile food tercatat mengalami deflasi sebesar -0,34% pada tahun lalu. Deflasi ini merupakan yang pertama selama 7 tahun terakhir di Kaltim.

Faktor utama yang menyebabkan deflasi pada kelompok ini adalah turunnya harga subkelompok bumbu-bumbuan, terutama komoditas bawang merah.

Di sisi lain, inflasi kelompok administered prices mengalami peningkatan namun masih terkendali. Hal ini terjadi karena penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA yang dilakukan secara bertahap, biaya administrasi pengurusan STNK, dan kenaikan tarif cukai rokok. (*)