Wawali AH Koreksi Pernyataan Kadis; Aset Perumahan BSD Sudah Diserahkan Sejak 2011

BONTANG- Pernyataan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKP2) terkait status aset Perumahan BSD belum dialihkan ke Pemkot dikoreksi Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris. 

Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris memastikan fasilitas umum di Perumahan Bukit Sekatup Damai (BSD) Kelurahan Gunung Elai sudah masuk aset pemerintah sejak 2011 lalu. 

Bahkan saat itu terdapat surat yang sudah diterima. Artinya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan bisa langsung menangani tanah longsor yang terjadi. 

Pria yang kerap di sapa AH ini meminta Kadis Usman untuk segera membahas untuk penganggaran. Sesuai dengan instruksi Wali Kota Neni Moernaeni saat meninjau langsung longsoran jalan di BSD. 

"Sudah penyerahan itu aset fasumnya. Bisa diperbaiki langsung itu mustinya. Jangan tunggu makin parah," ucap Agus Haris kepada awak media. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP) Bontang Andi Ilham membenarkan dalam arsip asst Perumahan BSD sudah ada diserahkan. 

Pada Kamis (7/8/2025) ini tim tengah rapat. Memanggil pihak pengembang dan PT Kawasan Industrial Estate untuk membahas terkait rencana perbaikan longsoran jalan di RT 30 Perumahan BSD. 

"Ini kami masih rapat mas. Memastikan aset mana saja yang sudah dilimpahkan. Itu harus jelas biar setelah anggaran turun tidak menjadi temuan BPK," ucap Andi Ilham. 

Menurutnya insiden tanah longsor itu terjadi karena jaringan pipa sanitaai limbah rumah tangga bocor. Kemudian air itu merembet ke dalam tanah, dan membuat permukaan menurun secara perlahan. 

Ketua RT 30 Gunung Elai Angga Nicky berharap perbaikan jalan amblas yang nyaris membuat rumah warga roboh dapat segera diperbaiki.

Bahkan kejadian ini bukan ujuk-ujuk datang hari ini. Melainkan sudah terjadi sejak setahun ke belakang. Bahkan usulan perbaikan sudah disampaikan melalui Musrenbang. 

"Sudah kami laporkàn terus. Tapi memang belum ada penanganan. Kalau soal fasum akan kami minta ke Kelurahan. Kalau kami tidak punya power juga," kata Angga.