Wali Kota Neni Lobi Kemendagri Agar Dana Transfer Daerah Tak Dipangkas
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni saat ke Kemendagri. (Istimewa)BONTANG - Wali Kota Bontang Neni Moernaeni melobi ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar anggaran transfer ke daerah (TKD) pada 2026 tidak dipangkas,Jumat (19/9).
Dalam forum itu Neni blak-blakan memaparkan kondisi fiskal Kota Bontang masih sangat lemah, sehingga sangat bergantung dana dari pemerintah pusat. Bahkan PAD Bontang hanya berkisar di angka Rp250 miliar.
Berdasarkan informasi teranyar, pemerintah dan DPR memang telah menyepakati penambahan anggaran TKD, dari semula targetnya hanya sebesar Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Namun angka itu dinilai masih sangat jauh dari harapan.
"Masih berat penurunannya. Dari Pagu Definitif dana transfer Rp650 Triliun. Sementara 2025 senilai Rp919 Triliun," ucap Neni.
Kedatangan Neni ke Kemendagri juga meminta agar dana transfer bisa kembali utuh. Sebab pada 2026 mendatang banyak program yang akan dijalankan. Baik dari infrastruktur, penanganan banjir, pendidikan, kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia.
Beberapa tawaran Neni untuk meningkatkan kemandirian fiskal yaitu mengalihkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bekerja di sektor industri dikembalikan ke daerah.
Semisal di Perusahaan Pupuk Kaltim, dimana pekerja mereka membayarkan pajak di pusat. Sebab kantor pusat PT Pupuk Kaltim berada di Jakarta.
"Saya ketemu sama Sekretaris Daerah Jakarta. Dia bilang makasih Bontang sumbang PAD. Ini kan menyedihkan pak menteri. Mohon untuk dikembalikan ke Bontang," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menilai apabila rencana pemangkasan anggaran dana transfer daerah dari pusat dilakukan APBD 2026 merosot persen dari asumsi semula.
Dalam penyampaian Nota Keuangan KUA-PPAS 2026 Pemkot Bontang memprediksi APBD Bontang sebesar Rp 2,8 triliun. Namun, apabila rencana pemangkasan dari pusat diterapkan sisa uang yang diterima hanya berkisar Rp 1,6 triliun.
Dengan kondisi itu, Neni menilai sejumlah program sesuai mandatory spending (Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur) bakal corat marit.
Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah menghitung belanja yang harus dipangkas apabila kebijakan tersebut berlaku.
"Postur APBD akan turun. Misalnya kalau turun 60 persen DBH APBD Bontang 2026 hanya sekitar Rp1,6 Triliun," tuturnya. (*)
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
