Susun RPJMD 2025-2029, Isu Kemiskinan dan Pengangguran Jadi PR Bagi Kepala Daerah Terpilih
Rapat kerja penyusunan RPJMD 2025-2045 yang digelar Badan Perencanaan, Penelitian dan Riset Daerah (Bapperida)/M Rifki - Klik KaltimKLIKKALTIM.COM- Pemkot Bontang menyusun rencana awal Teknokratik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 hingga 2029.
Kerangka acuan ini akan menjadi pedoman bagi kepala daerah yang terpilih untuk menjalankan program kerja mereka.
Dalam rancangan tersebut terdapat beberapa isu strategis. Utamanya soal kemiskinan dan pengangguran. Dua issu ini bisa dijadikan rujukan bagi calon kepala daerah.
Dalam dokumen rancangan Teknokratik tercatat angka kemiskinan di Bontang sebesar 4,11 persen di tahun 2023. Kemudian untuk angka pengangguran terbuka 2023 sebanyak 7,74 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang Amiruddin mengatakan, untuk kemiskinan dan pengangguran saat ini masih menjadi pekerjaan rumah.
Bontang sebagai kota kecil seharusnya bisa ditangani dengan akurat. Semisal dengan kemiskinan. Saat ini Bapperida membentuk tim untuk door to door untuk mengetahui angka pastinya.
Begitu juga untuk angka pengangguran. Agar tidak lagi terjadi ketimpangan data baik Pemkot Bontang dengan lembaga lainnya seperti BPS.
"Kemiskinan dan pengangguran jadi salah satu isu yang jadi tantangan. Nanti di RPJMD ini akan jadi acuan penyusunan visi dan misi calon kepala daerah di Pilkada 2024," kata Amiruddin saat sambutannya Senin (29/7/2024).
Lebih lanjut, Amiruddin meminta semua OPD memberikan masukan untuk menghindari kesalahan dalam pembahasan yang bakal berdampak pada pembangunan Bontang 5 tahun ke depan.
"Kalau salah dibahas maka sama saja kita menggagalkan perencanaan kedepannya. Semua OPD dalam menyusun renstra juga diminta memberikan masukan," sambungnya.
Wali Kota Bontang Basri Rase meminta semua OPD fokus dalam pembahasan. Karena dari dokumen Teknokratik RPJMD berdampak pada pembangunan Bontang. Kepala dinas diminta menyusun program dengan sasaran yang jelas, salah satunya kemudahan untuk investasi.
"Semua pejabat diminta serius. Jangan main-main," ucap Basri.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
