Retribusi Sampah Diprediksi Meningkat, Pemkot Bontang Target Kantongi Rp 2,4 Miliar Tahun Ini

BONTANG- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat target realisasi retribusi sampah pada 2025 naik menjadi Rp2,4 Miliar. 

Angka itu naik sektar Rp400 juta dari tahun sebelumnya yaitu hanya Rp2 miliar. Kepala Bapenda Bontang Syahruddin mengatakan, kenaikan itu terhitung selama 12 bulan. 

Sebab pada 2024 lalu kebijakan penarikan retribusi sampah baru berjalan di bulan Mei. Nilai tarif pun bervariasi dari jenis KwH Listrik. Terinci, rumah dengan daya listrik di bawah 900 kWH dikenakan retribusi sebesar Rp 3.500. 

Daya listrik rumah di bawah 1.300 KWh dikenakan retribusi Rp 5.000, dan daya listrik di atas 1300 KWh dikenakan Rp 7.500 per bulan. 

"Ada kenaikan Rp400 juta. Nanti sunber itu menjadi PAD Bontang," ucap Syahruddin kepada Klik Kaltim. 

Lebih lanjut, untuk teknis penarikan retribusi sampah jadi satu saat pelanggan membayar tagihan air di Perumda Tirta Taman. 

Uang itu nantinya disetor ke Rekening daerah dan digunakan untuk pengelolaan sampah. "Dananya pasti dipakai untuk keperluan masyarakat khususnya pengelolaan sampah," sambungnya. 

Dari catatan Klik Kaltim, kebijakan pungutan retribusi sampah ini sempat menuai pro dan kontra. Bahkan sebagian warga menganggap penarikan itu tidak dibarengi dengan program penanganan efesien. 

Alasan retribusi sampah itu kembali dijalankan karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Bontang Syakhruddin mengatakan, penarikan retribusi itu sesuai amanah Perda. 

Target yang dipatok pada 2024 senilai Rp2 miliar dan tercatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana tersebut Kemudian diperuntukkan untuk pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Selain itu anggaran itu dipakai untuk menutupi beban operasional kendaraan truk pengangkut sampah dari TPS3R, TPST, hingga ke TPA. 

"Jangan salah persepsi. Jadi itu untuk operasional pengelolaan sampah. Bukan mengangkut dari rumah- kerumah," ucap Syakhruddin.