Pro Kontra Bimtek Pancasila Bermuatan Politis, Minta Ditunda Setelah Pilkada atau Dibiarkan Berjalan
Ilustrasi Bimtek/Chat GPTBONTANG- Program bimbingan teknis yang sarat muatan politik memicu pro dan kontra antara fraksi di DPRD Bontang.
Sebagian dewan menilai kegiatan ini lebih baik ditunda, tapi sebagian lainnya mengusulkan agar tetap dilaksanakan.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem DPRD Bontang meminta agar pelaksanaan Bimtek yang berbau politik ditunda sementara. Pelaksanaan baru dilaksanakan setelah Pilkada nanti.
Ketua Fraksi PKS dan Nasdem Suharno mengatakan, pelaksanaan Bimtek seharusnya terlepas dari pengaruh politik siapapun karena kegiatan bersumber dari biaya APBD.
"Saya dengar saja issuenya. Kalau dimanfaatkan begitu, lebih baik ditunda saja dulu sampai Pilkada selesai. Agar program Bimtek berjalan sesuai fungsi tidak di politisasi," ucap Suharno kepada Klik Kaltim.
Lebih lanjut, dirinya juga menyayangkan aktivitas politisasi itu cenderung mendapat pembiaran bagi pelaksana teknis yaitu OPD.
Seharusnya pelaksana bisa mengawasi jangan sampai aktivitas Bintek ini bisa disusupi oleh oknum. Apalagi kaitannya dengan condong ke salah satu bakal pasangan calon wali kota.
Diketahui, dirinya menganggap Program Bintek Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) soal ideologi pancasila dengan anggaran jumbo Rp17 miliar ditunda.
"Kami minta kalau Bimtek belum terlalu urgent jangan dilaksanakan. Semisal ideologi pancasila itu kan bisa diselenggarakan setelah Pilkada nanti," sambungnya.
Pernyataan berbeda justru disampaikan dari Ketua Fraksi Amanat Demokrat Bergelora Ridwan. Kata dia, pelaksanaan Bintek berjalan atas kesepakatan Pemkot dan DPRD.
Angaran pun sudah disepakati. Kemudian harus berjalan agar realisasi anggaran bisa maksimal terserap. Disinggung soal politisasi Ridwan menganggap itu hanya isu yang berkembang.
Sebab, Ridwan belum mengaku ada didapat politisasi dalam pelaksanaan Bintek tersebut. Meski begitu, saat ada ditemukan pelanggaran terdapat ruang yang bisa ditempuh.
Seperti melaporkan aktivitas itu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang kemudian memproses laporan tersebut sesuai aturan berlaku.
"Tidak bisa ditunda. Itu kan anggaran sudah dialokasikan. Jangan sampai tidak terserap anggarannya. Biar saja berjalan dengan sesuai aturan," ucap Ridwan.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
