•   02 January 2026 -

PT. Borneo Grafika Pariwara

Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311

Polder Tanjung Laut Siap Dibangun 2026, Anggaran Capai Rp43 Miliar

Bontang - M Rifki
02 Januari 2026
 
Polder Tanjung Laut Siap Dibangun 2026, Anggaran Capai Rp43 Miliar Ilustrasi banjir di Bontang. (Klik Kaltim)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memastikan pembangunan Polder Tanjung Laut akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026. Untuk proyek penanggulangan banjir tersebut, Pemkot telah menyiapkan anggaran sebesar Rp43 miliar.

Polder yang akan dibangun di Jalan Selat Karimata, Kelurahan Tanjung Laut, itu direncanakan memiliki luas lahan sekitar 15.067 meter persegi dengan area genangan mencapai kurang lebih 10.018 meter persegi.

Kepala Bidang Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air Dinas PUPRK Bontang, Edi Suprapto, mengatakan proses lelang proyek dipastikan berjalan cepat. Saat ini, pihaknya tengah memfinalisasi dokumen untuk diserahkan ke bagian pengadaan agar seleksi penyedia jasa segera dilakukan.

“Untuk fisik pembangunannya kami usulkan anggaran Rp43 miliar. Saat ini masih dalam tahap finalisasi, dengan daya tampung polder sudah disesuaikan dengan desain,” ujar Edi.

Ia menjelaskan, Polder Tanjung Laut tidak hanya difungsikan sebagai pengendali banjir. Air yang tertampung nantinya juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bontang.

“Untuk pemanfaatan air bersihnya akan dikaji lebih lanjut, karena menggunakan air permukaan,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemkot Bontang telah mencapai kesepakatan dengan 38 pemilik lahan terkait pembebasan tanah untuk pembangunan kolam polder tersebut. Setelah diberi waktu dua hari untuk mempertimbangkan, seluruh pemilik lahan sepakat melepas tanah mereka dengan harga sesuai hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Edi Suprapto mengungkapkan, anggaran pembebasan lahan yang dikeluarkan Pemkot Bontang mencapai Rp27 miliar. Nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp41 miliar.

“Dari hasil kesepakatan berdasarkan kajian KJPP, kami lebih hemat sekitar 65 persen. Sisa anggaran sekitar Rp14 miliar dikembalikan ke kas daerah,” pungkasnya. (*)






TINGGALKAN KOMENTAR