Panas Dingin Rapat DPRD dan Wali Kota, Sindir Kadis Sering Mangkir hingga Lurah Politis

KLIKKALTIM.COM- Rapat paripurna penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota berlangsung panas, Jumat (18/8/2023).

Situasi memanas saat Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyoroti kepala dinas yang sering mangkir saat rapat anggaran bersama dewan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) disebut tak pernah hadir saat diundang.

“Kalau ditanya Komisi III (bidang Pembangunan) apa yang dikerjakan Pemkot, pasti tak tahu karena (Dinas PUPR) tidak pernah hadir saat rapat,” kata Andi Faiz, Jumat (18/8/2023).

Bukan itu saja, Politisi Partai Golkar ini juga mengkritisi sikap oknum Lurah di Bontang yang dinilai politis. Menurut Andi Faiz, oknum Lurah anti dengan dewan karena melihat ‘warna politik’.

Padahal, sebagai DPRD punya tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan setiap agenda pemerintah. “Jangan cari muka dengan pimpinan. Kok dihubung-hubungkan dengan politik, padahal kita punya hak,” ujarnya kesal.

Baca Juga : Dewan Versus RSUD Dipicu Pertanyaan 'Kamu Orang Siapa'

Andi Faiz mengatakan, serapan anggaran pemerintah di memasuki semester kedua masih rendah. Padahal, saat ini keuangan daerah tengah ‘gemuk’. Anggaran Rp 700 miliar dikhawatirkan tak bisa diserap karena persoalan miskoordinasi.

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Dinas PUPR lamban menyerap anggaran mereka, biasanya akhir tahun baru meningkat. Begitupun dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian (DKPP).

Diakhir, Andi Faiz mulai mendinginkan suasana. Ia meminta supaya Sekretaris Daerah menegur jajarannya supaya hadir saat diundang dewan rapat anggaran. Begitupun pegawai diminta tertib bekerja sesuai tugasnya.

“Kita mau bahas Rp 700 miliar anggaran sisa. Kalau tak baik koordinasi, saya tak tahu berapa nanti SilPA kita,” katanya.

Baca Juga : Alotnya Pembahasan Anggaran, Dewan Versus Pemkot Sama-sama Ngotot

Menanggapi keluhan Ketua Dewan, Wali Kota Bontang Basri Rase mengaku segera menegur anak buahnya yang kerap mangkir saat rapat dengan dewan.

Pun begitu, ia meminta dewan tak megeneralisir seluruh kepala dinas bermasalah hanya karena salah satu OPD. “Tapi kan tidak semua kepala dinas yang seperti itu,” kata Basri.

Sedangkan soal penganggaran, Basri mengatakan, setiap kegiatan yang diajukan harus tertib aturan. Dirinya selalu mengingatkan agar pegawai tak melanggar aturan penyusunan anggaran yang bisa berdampak temuan hukum.

“Saya bukan membela anak buah saya. Tapi kan juga punya anggaran masing-masing. Sekarang ini kita tahu bersama ketika terjadi seperti ini. Kami juga diawasi oleh BPK,” katanya.

Ia juga meminta agar dewan berkoordinas dengan eksekutif dalam penyusunan anggaran belanja. “Saya juga tidak tidak mau anggota saya disalahkan seperti ini. Semuanya juga punya forum. Saya juga punya forum,” pungkasnya.