Mahalnya Ongkos Wifi Gratis, Padahal Bisa Hemat Hingga Miliaran Rupiah

KLIKKALTIM.COM - Program wifi gratis tahun ini kembali mendapat guyuran Rp 6,3 miliar. Mengatasnamakan Bontang Bebas Kuota, program ini juga bakal dinikmati internal pemerintah.

DPRD Bontang menilai program ini harus dievaluasi. Guyuran APBD yang besar ternyata tak banyak dinikmati masyarakat banyak.

Di dalam dokumen daftar belanja pemerintah tahun 2022 ini Dinas Komunikasi dan Informatika menerima Rp 6,3 miliar. Uang itu akan dibelanjakan untuk paket biaya tagihan internet dengan skema penunjukan langsung.

Pemerintah mengungkapkan anggaran itu bukan hanya untuk keperluan WiFi gratis saja, juga untuk membiayai kegiatan internet Pemkot, internet untuk data center dan Call Center 112. Atau sekitar Rp 700 juta dialokasikan untuk pembiayaan internet di 3 instansi lain milik daerah.

"Saya lupa persisnya, tapi kalau tidak salah untuk wifi gratis hampir Rp 4,2 miliar untuk 467 titik," kata Kepala Bidang Penyelenggara e-government, Diskominfo Kota Bontang, Taufiqurrahman.

Pernyataan Taufik di ke Klik Kaltim, 28 Januari lalu menyebutkan anggaran untuk wifi gratis tahun ini sekitar Rp 4,5 miliar. 

Klik Juga : Tambah 200 Titik Wifi Gratis, Pemkot Bontang Gelontorkan Rp 4,5 Miliar

Anggaran jumbo Rp 4,2 miliar rencananya dibelanjakan untuk  sambungan baru 216 titik di Kota Bontang, menggandeng Telkom untuk 200 unit dan selebihnya dikerjakan icon plus (anak usaha PT PLN). Dengan begitu, jumlah wifi gratis menjadi 467 titik.

Untuk membiayai tambahan titik baru, Diskominfo harus merogoh Rp 100 jutaan, tiap sambungan baru dihargai Rp 500 ribu. Sedangkan untuk biaya berlangganan di seluruh titik sebesar Rp 4,2 miliar lebih, khusus dengan Telkom. Sehingga total seluruhnya Rp 4,3 miliar.

Klik Kaltim mencoba konfirmasi ke Telkom Cabang Bontang, namun mereka enggan berkomentar banyak. “Kami tidak bisa beber ke media mas,” ujar salah satu petinggi di perusahaan BUMN ini.

Klik Juga : Mengulas Program Wifi Gratis Rp 6 Miliar yang Hanya Dinikmati Segelintir Warga

Kembali Taufik menjelaskan, di dalam kerja sama antara Diskominfo Bontang dengan PT Telkom, pemerintah diwajibkan untuk menyetor dana atau deposit untuk keperluan instalasi. Tapi ia tak membeberkan rinciannya.

Jumlah Pengguna Wifi Gratis

Saat ini sudah 251 titik yang terpasang. Rata-rata sambungan itu diakses 1.000 hingga 1.500 tiap hari. Pemerintah menyakini, dengan tambahan 200 titik baru jumlah pengguna bertambah 2 kali lipat.

Layanan internet subsidi ini menggunakan produk Telkom, Wifi Manager Service Gold (WMS) dengan kecepatan 50 Mega bite per second(Mbps).

Dari laman wifimanagerservice.com, diketahui biaya berlangganan WMS Gold seharga Rp 665 ribu per bulan jika dibulatkan dengan pajak pertambahan nilai 10 persen nilainya menjadi Rp 730.500 per bulan.

Dengan kata lain, untuk 451 titik biaya berlangganan yang harus dibayarkan Pemkot kurun 1 tahun hanya Rp 3,9 miliar. Nilainya lebih kecil sekitar Rp 300 jutaan dari pagu anggaran yang disiapkan. 

Pemerintah mengaku fokus pada jumlah pemakaian, bukan cakupan luasan. "Sasaran kami bukan berapa luas tapi berapa banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan program ini," kata Taufik.

Mengamini pernyataan Taufik, Klik Kaltim mengasumsikan apabila jumlah pengguna setelah tambahan nanti  rata-rata 3.000 user sehari (asumsi tertinggi) dengan anggaran hingga Rp 4,3 miliar itu terlalu besar.

Apalagi sasaran subsidi tak tepat karena banyak dinikmati bocah bermain game online. Dan jumlah user itu pun tak lebih dari 4 persen total kepala keluarga yang ada di Bontang.

Pemerintah bisa saja membelanjakan langsung kepada 3 ribu kepala keluarga dengan pembelian paket data internet. Selain tepat sasaran harganya juga lebih murah.

Apabila dikonversi ke dalam paket data internet Telkomsel Combo Sakti 17 Gigabyte, per orang seharga Rp 89 ribu- Rp 100 ribu per bulan, daerah cukup membelanjakan Rp 3,6 miliar setahun atau lebih hemat Rp 600 juta.

Opsi lebih murah dan tepat sasaran lainnya, Pemkot memilih menggunakan layanan indihome kecepatan 50 mbps seharga Rp 489.500 per bulan.

Di dalam situs Indihome, dengan kecepatan itu bisa melayani 12 perangkat sekaligus tiap titiknya. Jika anggaran Rp 4,3 miliar maka akan terpasang 715 titik  dan bisa dinikmati 9 ribu lebih pengguna atau 3 kali lipat lebih banyak ketimbang target tahun ini.

Evaluasi Program

Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengaku sistem berlangganan saat ini tidak efektif. Sebab, sambungan internet hanya terpusat di titik tertentu.

Idealnya, seluruh masyarakat bisa mengakses wifi gratis sesuai dengan janji politik pemerintah saat kampanye. Alih-alih menikmati layanan ini, kondisi di lapangan pusat-pusat wifi gratis banyak diisi bocah bermain game online.

"Yah namanya menambah masalah baru, kecuali ada pengawasan atau sarana pendidikan. Ini kan tidak, mereka bebas," ungkapnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan, skema kerja sama berlangganan internet tidak efektif. Seharusnya pemerintah bisa membangun infrastruktur sendiri untuk menjangkau luasan pengguna layanan subsidi ini.

"Yah pasti lebih besar karena ada pembangunan aset, tapi itu sekali saja. Setelah itu, kan punya daerah nanti internetnya sembarang provider yang masuk dengan jangkauan lebih luas ketimbang sekarang," bebernya.