Konflik DPM-PTSP Bontang Ungkap 'Permainan' Anggaran Perjalanan Dinas

KLIKKALTIM.COM - Hasil audit Konflik internal antara Nurbaenah Sekretaris DPM-PTSP Bontang dan pegawai mengungkap sederet fakta. Bahkan terbongkar jika ada 'permainan' anggaran perjalan dinas. 

Berdasarkan hasil audit tim investigasi Pemkot Bontang, kedua kubu dinyatakan melakukan pelanggaran. Maka dari itu Sekretaris dan sejumlah pegawai akan dipindahkan.     

Berdasarkan laporan dari tim investigasi, Wali Kota Bontang mengungkapkan ada beberapa temuan yang terungkap dalam kasus internal ini. Pertama pekerja yang bolos, tata cara berpakaian pekerja, serta 'permainan' anggaran perjalanan dinas. 

Baca juga: Hasil Audit Konflik DPM-PTSP Bontang; Sekretaris Dipindah, Pegawai Juga Disanksi

Dalam kasus terakhir, menggunakan modus tagihan fiktif. Basri mencontohkan biaya sewa hotel atau travel yang ditagihkan tidak sesuai fakta di lapangan. Namun, Basri enggan menyebutkan nama pegawai yang melakukan pelanggaran. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran itu diminta melakukan pengembalian. 

"Misalnya tidak menginap di hotel, tapi ditagihkan menginap di hotel. Kemudian sewa mobil travel yang harusnya hanya 1 tapi dipecah jadi beberapa nota," ungkapnya.

Imbas dari persoalan ini, Basri juga meminta dilakukan audit secara menyeluruh. Baik dari analisa beban kerja dan keuangan DPM-PTSP. Evaluasi total ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki sistem secara keseluruhan. 

"Ini pelajaran bagi OPD lain untuk bisa selalu kompak. Kalau tidak akan diaudit dan dievaluasi menyeluruh. Kemudian harus terima konsekuensinya," tegasnya.

Baca juga: Wali Kota Bontang Bentuk Tim Penelusuran Konflik Sekretaris VS Pegawai DPM-PTSP

Basri juga mengungkapkan, untuk membuka persoalan yang terjadi setiap pihak telah diinterogasi. Pemeriksaan juga dilakukan secara menyeluruh diantaranya pemeriksaan CCTv. Terbukti tidak semua total 50 pekerja yang mengajukan mosi tidak percaya murni menandatangani petisi. Kebanyakan mereka hanya Ikut-ikutan.

"Ini pelajaran bagi OPD lain untuk bisa selalu kompak. Kalau tidak akan diaudit dan dievaluasi menyeluruh. Kemudian harus terima konsekuensinya," pungkasnya. (*)