Ini Daftar Harta Kekayaan 12 Calon Pejabat Eselon II Pemkot Bontang

KLIKKALTIM.COM- Pemkot Bontang telah merilis daftar nama pejabat yang lolos seleksi Jabatan Tinggi Pratama untuk posisi 5 pejabat eselon II.

Mereka akan mengisi posisi untuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Sekretaris DPRD Kota Bontang, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

Salah satu syarat seleksi mewajibkan setiap pegawai menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN). Dari penulusuran Klik Kaltim tak semua nama-nama pejabat terekam di dalam website resmi KPK. (www.elhkpn.kpk.go.id)

Baca Juga : Seleksi Posisi 5 Calon Pejabat Eselon II Mengerucut 3 Besar, Keputusan Tergantung Wali Kota

Kendati begitu, Sekretaris Daerah Aji Erlynawati mengatakan, seluruh pejabat yang ikut seleksi JPT telah mencantumkan LHKPN atau LHKASN mereka ke panitia seleksi (Pansel). 

"Iya ada kok memang laporan itu wajib dilampirkan. Mereka harus taat terhadap aturan. Apalagi pejabat negara," tuturnya. 

Di tiap posisi, Pansel telah menetapkan 3 besar nama pejabat yang lolos, adapun ketiga daftar pejabat itu meliputi ;

 Kepala Dinas Komunikasi dan Infomartika 

1. Anwar Sadat, saat ini menjabat sebagai Camat Bontang Barat. Di dalam e-LHKPN KPK, Anwar terakhir kali menyampaikan laporan kekayaanya pada 2021 lalu dengan nilai Rp 506 juta. Kepada Klik Kaltim, Anwar mengaku telah melaporkan daftar harta kekayaannya terbaru kepada KPK. Sayangnya, ia mengirimkan setelah 31 Maret 2023 kemarin. 

"Karena ada perbaikan dokumen, kabar itu baru saya terima diakhir Maret. Setelah itu baru saya laporkan kembali," ungkapnya. 

2. M Taupan Kurnia, pria yang menjabat sebagai Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) ini tak terdaftar di LHKPN. Namun, ia tak masuk syarat sebagai pejabat negara yang wajib LHKPN. "Saya tak pernah jadi PPK. Jadi hanya melaporkan ke LHKASN saja," katanya. 

3. Syahruddin, menjabat seabgai Kabid Perencanaan, Penelitian dan Evaluasi Pembangunan di Bapelitbang. Di dalam website, ia terakhir melapor hartanya 2021 lalu dengan total Rp 566 juta. 

Posisi Sekretaris Dewan Perwakikan Rakyat Daerah 

1. Eko Mashudi, saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Satpol PP. Di dalam situs KPK, Eko telah melaporkan harta kekayaannya sejak 2019. Di tahun 2022 kemarin, total harta kekayaannya senilai Rp 18 juta. 

2. Natali Trisnawati, posisi sekarang sebagai Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bontang. Dia melapor sejak 2018-2022. Total harta kekayaan Rp 1,2 miliar turun 1,48 persen dari tahun 2021. 

3. Yessy Waspo, pria yang menjabat Kabag Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat  Daerah melapor sejak 2020. Total harta kekayaan Rp 3,7 miliar turun 4,27 persen dari tahun 2021. 

Posisi Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum 

1. Deddy Haryanto, jabatan sekarang sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah. Di situs KPK namanya tak terdata. Pun begitu, ia mengaku sudah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

2. Eko Arisandi, saat ini ia menjabat sebagai Inspektorat Pembantu Wilayah I di Inspektorat Daerah Kota Bontang. Ia melaporkan harta kekayaannya sejak 2019 lalu. Di situs KPK, ia tercatat melapor pada 2022 kemarin dengan total harta kekayaanya Rp 1,2 miliar atau naik dari 10 persen dari tahun sebelumnya. 

3. Muhammad Nur, saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah. Di dalam situs KPK namanya tak terdata. Namun, kepada Klik Kaltim ia mengirimkan salinan surat tanda terima telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK 2022 kemarin. 

Posisi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan 

1. Deddy Haryanto, jabatan sekarang sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah. Di situs KPK namanya tak terdata. Pun begitu, ia mengaku sudah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.

2. Syahruddin, menjabat sebagai Kabid Perencanaan, Penelitian dan Evaluasi Pembangunan di Bapelitbang. Di dalam website, ia terakhir melapor hartanya 2021 lalu dengan total Rp 566 juta naik 1,46 persen dari tahun sebelumnya. 

3. Yessy Waspo, pria yang menjabat Kabag Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat  Daerah melapor sejak 2020. Total harta kekayaan Rp 3,7 miliar turun 4,27 persen dari tahun 2021.

Posisi Kepala Pelaksana BPBD 

1. Ikhwan Agus, posisi Kabid Perhubungan Darat Dishub Bontang. Di dalam website KPK, ia  terakhir melapor 2022 total harta kekayaan Rp 878 juta. Tahun 2020 hartanya Rp 1,028 miliar. Di tahun 2021 turun menjadi Rp 878 juta hingga 2022. 

2. Muhammad Nur, saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah. Di dalam situs KPK namanya tak terdata. Namun, kepada Klik Kaltim ia mengirimkan salinan surat tanda terima telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK 2022 kemarin. 

3. Usman HM, Posisi Kabid Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker. Melapor harta sejak 2018. Harta 2018 Rp 1,1 miliar. Di tahun 2022 turun menjadi Rp 824 juta.