•   15 May 2024 -

Hadiri Rakor Regsosek Validasi Data, Basri: Data Tak Akurat Picu Kecemburuan Sosial

Bontang - Redaksi
18 September 2022
Hadiri Rakor Regsosek Validasi Data, Basri: Data Tak Akurat Picu Kecemburuan Sosial Wali Kota Bontang Basri Rase saat menyampaikan sambutan saat membuka rapat koordinasi Regsosek BPS Bontang.

KLIKKALTIM - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang menggelar kegiataan rapat koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Kegiatan yang berlangsung di ruang auditorium, Gedung Taman 3 Dimensi ini turut dihadiri Wali Kota Bontang Basri Rase dan Wawali Najirah.  

Wali Kota Basri menyambut baik kegiatan ini. Sebab Regsosek bertajuk "Satu Data, Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat" ini akan memperkuat validasi data yang dimiliki pemerintah. 

Ia mendukung langkah BPS yang akan melakukan validasi data dengan terjun langsung ke masyarakat demi menuju satu data Indonesia. Menurutnya hal ini penting dilakukan guna menghindari data ganda atau tidak akurat. 

Dia meminta kesalahan data harus diminimalisir atau dihilangkan. Pasalnya berdampak sangat besar bagi masyarakat. Salah satu contoh adalah data untuk penerima bantuan sosial atau sejenisnya. Jika data yang dimiliki tidak akurat maka potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan tak terhindarkan. 

"Kehadiran Regsosek diharapkan mampu melakukan pendataan kepada seluruh penduduk di Indonesia, khususnya Kota Bontang, dengan mencakup kondisi dan ekonomi masyarakat saat ini," ucap Basri.

Guna mensukseskan program Regsosek ini, Basri menekankan agar petugas lapangan tidak asal mendata, namun betul-betul terjun dan memastikan kondisi masyarakat saat ini, sehingga pengelompokan data untuk warga miskin, warga rentan, serta miskin ekstrem dimiliki pemerintah benar-benar valid.

"Kalau mendengar BLT (bantuan langsung tunai) banyak warga yang mendadak jadi miskin, dengan bantuan data BPS maka tidak ada lagi bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran," jelasnya.

Kegiatan rakor ini diikuti sedikitnya 200 peserta, meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bontang, TNI-Polri, perusahaan, serta masyarakat umum.




TINGGALKAN KOMENTAR