APBD Bontang Tak Banyak Menyusut Usai Kebijakan Efisiensi Presiden, Hanya DAU yang Dipangkas Rp 1,2 Miliar

BONTANG- Pemkot Bontang mengkonfirmasi imbas efisiensi keuangan sesuai perintah Presiden Prabowo Subinato tak berpengaruh signifikan dengan postur APBD Bontang. 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengkonfirmasi pemangkasan anggaran dari pusat hanya menyusut Rp 1,2 miliar di pos pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) bidang infrastruktur.

Untuk informasi, sumber pendapatan dana transfer dari pusat atau dana perimbangan terbagi dalam 3 pos, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

Dengan kebijakan pemangkasan anggaran daerah se-Indonesia, Kota Bontang hanya dikurangi Rp 1,2 miliar saja dari total DAU sebesar Rp 274 miliar. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bontang Sony Suwito mengatakan, DAU yang terpotong itu diketahui untuk bidang pekerjaan umum. Tetapi, dia tak merinci jenis anggaran yang dipotong. 

"Hanya DAU saja kami yang terkena efesiensi. Bontang memang tidak banyak terpengaruh. APBD tetap diangka Rp3,3 Triliun," ucap Sony Suwito kepada Klik Kaltim. 

Dengan begitu, postur APBD Bontang tak banyak berubah dari yang telah ditetapkan. Namun, Sony tak membeberkan berapa total APBD hasil harmonisasi dengan kebijakan efisiensi sesuai instruksi presiden. 

Sony mengatakan, nominal anggaran yang pasti masih menunggu hasil evaluasi dari Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Kendati demikian, mengacu instrukai Presiden Nonor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD dan APBN pos-pos belanja yang dikurangi diantaranya, perjalanan dinas dipangkas sebanyak 50 persen. Kemudian belanja lain yang sifatnya pendukung atau supporting seperti pengadaan Alat Tulis Kerja (ATK), belanja makan minum, agenda rapat, serta Bimbingan Teknis. 

"Dampak efesiensi dari anggaran itu akan dialihkan pada program prioritas pembangunan," sambungnya.