5 OPD di Bontang dengan Serapan Anggaran Terendah, Ada yang di Bawah 20 Persen

KLIKKALTIM.COM - Serapan anggaran 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai masih cukup rendah. Refocusing akibat defisit anggaran Rp 160 M di awal tahun lalu dianggap sebagai pemicu.

Posisi pertama diisi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang dengan realisasi serapan anggaran diangka 17,66 Persen. 

Kemudian posisi kedua, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dengan realisasi anggaran 32,44 Persen. 

Ketiga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan serapan anggaran 40,43 Persen. Keempat, Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) 43,40 Persen, dan kelima Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) serapan anggaran senilai 44,71 Persen. 

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang Agung Santoso mengatakan, serapan kurang maksimal dikarenakan banyak program di awal 2022 harus ditunda sementara waktu. 

Meski begitu, beberapa kegiatan khususnya pengerjaan fisik PUPRK Bontang sedang dikebut. Hanya saja ada program yang terpaksa ditiadakan seperti pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP). 

"Serapan rendah karena adanya proyek yang terkena pembintangan. Setiap OPD pasti berdampak dan tidak bisa dikerjakan," kata Agung saat dikonfirmasi Klik Kaltim, Jumat (26/8/2022). 

Lebih lanjut, masuk dalam semester kedua. Beberapa program yang sempat ditunda perlahan mulai terlaksana. Pemkot pun optimistis semua kegiatan akan rampung di akhir 2022 mendatang. 

"Kalau khusus PUPRK proyek besar yang dibintangi tetapi waktu yang tidak mencukupi jadi tidak bisa berjalan. Kalau  OPD lain semua rata-rata kegiatan kecil yang dibintangi bisa berjalan," pungkasnya.