•   24 November 2024 -

PT. Borneo Grafika Pariwara

Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311

JAP Meradang di Rapat Dewan; Anggaran Jalan dan Jembatan Tembus Rp 159 M, Semenisasi di Gotong Royong Terabaikan

Advertorial - Asriani
23 Oktober 2024
 
JAP Meradang di Rapat Dewan; Anggaran Jalan dan Jembatan Tembus Rp 159 M, Semenisasi di Gotong Royong Terabaikan Rapat kerja Komisi C DPRD Bontang bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Kantor Sekretariat DPRD Bontang beberapa waktu lalu/Asriani - Klik Kaltim

KLIKKALTIM.COM – Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Joni Alla’ Padang  (JAP) mengkritisi alokasi belanja pemerintah khususnya di bidang bina marga yang mencapai ratusan miliar tetapi abai dengan jalanan di Kampung Gotong Royong, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat.

Dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di bidang bina marga (jalan dan jembatan) anggaran yang disiapkan sebesar Rp 159 miliar. Tetapi, dengan anggaran sebesar itu, semenisasi jalan untuk 1 kilometer di Gotong Royong tak masuk perencanaan. 

Jalan di Gotong Royong, masih berupa tanah. Sedari dulu, warga meminta agar semenisasi dilakukan di wilayah dengan ribuan penduduk ini. Namun, seperti air mendidih suara permintaan para warga hanya menguap tanpa tindaklanjut. 

“Kita bicara tentang anggaran puluhan miliar bahkan ratusan miliar yang kemudian tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Joni saat rapat kerja Komisi C bersama PUPRK, Senin (21/10/2024).

Tak Terjamah PDAM

Tidak hanya soal jalan, Joni juga menyoroti masalah lain yang dihadapi masyarakat di daerahnya, yakni ketiadaan layanan air bersih dari PDAM. 

Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, warga di wilayahnya harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli air tandon.

“Setiap warga itu setiap hari mengeluarkan anggaran Rp 75 ribu untuk beli air Tandon,” tambah Politisi Partai PDI Perjuangan ini. 

Joni menambahkan, hal ini sangat kontras dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, bahkan mencapai puluhan hingga ratusan miliar, namun tidak menjawab kebutuhan dasar masyarakat di lapangan. 

Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat, seperti infrastruktur jalan dan akses air bersih.

Ia berharap pemerintah daerah lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan, khususnya di daerah-daerah yang masih minim infrastruktur dan layanan dasar.

“Nah itu yang saya bilang itu yang sama perjuangkan bapak ibu, itu yang mau kita sama-sama perhatikan,” terangnya. 

Menanggapi, Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edy Prabowo menyampaikan bahwa pihaknya terbuka mengenai masukan dari DPRD Kota Bontang dan akan ditindaklanjut. 

“Terima kasih atas masukannya kami sangat terbuka dan kami biasa dihubungi anggota DPRD lainnya,” terangnya.






TINGGALKAN KOMENTAR