DPRD Minta Klarifikasi Dinkes dan Garansi Keamanan Program Wolbachia

KLIKKALTIM.COM – Pro kontra penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan metode penyebaran nyamuk Wolbachia di Bontang membuat DPRD ikut bersuara. Dewan berencana meminta klarifikasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Bontang terkait penanganan tersebut sekaligus meminta garansi keamanan dari program ini.

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengaku akan bertanya erkait metode pelaksanaan nyamuk wolbachia. Termasuk dampak yang ditimbulkan dengan skema ini.

Pemanggilan ini diperlukan lantaran wolbachia ditunda penyebarannya di Bali. Padahal, Bali dan Bontang sama-sama menjadi pilot project.  Tetapi politikus Partai Golkar itu menilai, program tersebut bagus untuk menekan angka demam berdarah dengue (DBD).

Terbukti program ini sudah berhasil di Jogjakarta. Ia berpendapat warga Bontang tidak perlu khawatir secara berlebihan “Apalagi tanpa ada dasar. Karena itu akan menimbulkan kegaduhan,” ucapnya.

Dipandangnya penundaan di Bali karena belum dilakukan sosialisasi. Padahal, tahapan ini sangat diperlukan, sehingga masyarakat bisa menerima informasi yang jelas terkait program wolbachia.

Karena itu, ia meminta Diskes untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Bontang Barat dan Selatan. “Supaya program ini diserap secara utuh,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan drg Toetoek Pribadi Ekowati mengatakan, jadwal ini maju dari sebelumnya yang diperkirakan awal Januari. “Saat ini masih dilakukan persiapan,” kata drg Toetoek.

Penyebaran nyamuk wolbachia diklaim efektif untuk menurunkan tingkat penularan DBD. Adapun dari hasil penelitian terbukti aman. Bahkan, lanjutnya, pada 2021 lalu World Health Organization (WHO) telah mengakui dan menganjurkan penggunaannya.

“Efektivitas penurunannya juga telah dilakukan di 13 negara lain,” ujar dia.

Artinya, tidak ada rekayasa genetik dalam teknologi wolbachia. Penyebaran nyamuk yang dilakukan saat ini pun merupakan implementasi, bukan lagi uji coba.

“Uji coba sudah dilakukan. Saat ini penerapannya dilakukan di lima kota yakni Jakarta Barat, Bandung, Kupang, Semarang, dan Bontang,” tandasnya