Disnaker Bontang Mudahkan Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan
Ruangan Bidang Hubungan Industtial Disnaker Bontang (Klik Kaltim).
BONTANG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang menyediakan layanan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Taman.
Proses pengesahan PP kini dilakukan melalui sistem elektronik atau secara online. Perusahaan wajib melengkapi sejumlah dokumen administrasi sebelum mengajukan permohonan pengesahan.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Bontang, Muhamad Rusdi, menjelaskan pengesahan PP menjadi bagian penting dalam memastikan aturan internal perusahaan memiliki dasar administrasi yang jelas.
Berdasarkan standar pelayanan Disnaker Bontang, terdapat sejumlah dokumen yang harus dipersiapkan perusahaan. Selain naskah PP dalam bentuk softfile, pemohon wajib melampirkan surat tugas dari pimpinan perusahaan.
Kemudian, Surat Keputusan (SK) Direksi dan surat pernyataan telah memiliki struktur skala upah yang dibubuhi materai.
"Perusahaan juga harus menyertakan bukti keanggotaan dan pembayaran terakhir BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan," ucap Muhammad Rusdi.
Lebih lanjut, Disnaker juga meminta perusahaan untuk teliti dalam dokumen pengajuan. Jika terdapat perubahan atau penambahan aturan dalam PP, perusahaan wajib melampirkan kesepakatan antara wakil pekerja dan pengusaha terkait perubahan tersebut.
Sementara untuk pengajuan pembaruan, perusahaan harus menyertakan SK pengesahan PP sebelumnya beserta naskah PP yang telah habis masa berlakunya.
Dokumen lainnya meliputi daftar kantor cabang atau unit perusahaan, serta surat persetujuan pimpinan serikat pekerja apabila belum siap atau belum mampu meningkatkan PP menjadi Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Jika perusahaan telah memiliki serikat pekerja atau serikat buruh, wajib melampirkan salinan bukti pencatatan SP/SB dari instansi ketenagakerjaan dan susunan kepengurusannya.
Sedangkan perusahaan yang belum memiliki SP/SB harus menyertakan surat pernyataan belum terbentuknya serikat pekerja.
Selain itu, terdapat persyaratan berupa surat pernyataan saran pertimbangan dari wakil pekerja atau SP, serta surat permohonan pengesahan PP.
"Seluruh persyaratan tersebut menjadi bagian dari kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi sebelum perusahaan mengajukan pengesahan melalui sistem elektronik Disnaker," pungkasnya.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: