Disnaker Bontang Mediasi Aduan 42 Warga yang di-PHK Tahun Ini; Kawal Hingga Hak Terbayar
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Bontang, Muhammad Rusdi (Klik Kaltim).
BONTANG – Sebanyak 42 warga Bontang tercatat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang 2026.
Sebagian di antaranya mengadukan persoalan hubungan industrial ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang.
Aduan tersebut beragam, mulai dari keberatan atas PHK yang dinilai sepihak hingga permintaan pemenuhan hak pekerja, termasuk pembayaran uang pesangon.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Bontang, Muhammad Rusdi, mengatakan seluruh aduan yang masuk telah ditangani melalui proses mediasi oleh mediator hubungan industrial.
Menurutnya, para pekerja dan pihak perusahaan akhirnya mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Disnaker pun memastikan setiap laporan telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kami sifatnya mendampingi dan memediasi. Tapi kalau mereka tidak bersepakat, bisa diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)," ucap Muhammad Rusdi, Selasa (10/11/2026).
Rusdi menjelaskan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial memiliki tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Tahap pertama dilakukan melalui perundingan bipartit, yakni perundingan secara langsung antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan untuk mencari kesepakatan.
Apabila perundingan tersebut tidak membuahkan hasil dalam waktu paling lama 30 hari kerja, salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mencatatkan perselisihan ke Disnaker untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme penyelesaian lanjutan.
Dalam tahap ini, mediator hubungan industrial akan mempertemukan kedua pihak untuk mencari jalan keluar. Jika tercapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke PHI.
Namun, apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis. Jika salah satu pihak menolak anjuran tersebut, perselisihan dapat dilanjutkan melalui gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Selain itu, perusahaan juga wajib memperhatikan ketentuan mengenai PHK dan pemenuhan hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Rusdi menegaskan Disnaker Bontang berkomitmen menangani setiap perselisihan secara profesional. Ia juga mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan prosedur ketenagakerjaan maupun hak-hak pekerja yang terkena PHK.
"Kalau terbukti melanggar, pekerja bisa menggugat. Ancamannya jelas, bisa dikenakan sanksi tegas," sambungnya.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
