Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang Aji Erlynawati mengaku sampai saat ini terus mempertimbangkan usulan penggunaan gaji tenaga honorer menggunakan pos belanja pegawai.
Pemerintah Kota Bontang telah memutuskan bakal memperjuangkan tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengeluarkan surat edaran terkait status kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada akhir Mei 2022.
