PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG- Asumsi belanja daerah pemerintah untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp 2,8 triliun. Dari jumlah tersebut alokasi untuk belanja operasi pemerintah masih mendominasi senilai Rp 1,8 triliun.
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni melobi ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar anggaran transfer ke daerah (TKD) pada 2026 tidak dipangkas,Jumat (19/9).
Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa sempat melontarkan pernyataan tidak akan memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD). Kendati sedikit meredakan kekhawatiran, namun statement itu dianggap masih ambigu.
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menilai apabila rencana pemangkasan anggaran dana transfer daerah dari pusat dilakukan APBD 2026 merosot 60 persen dari asumsi semula.
Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kota Bontang di 2026 menurun drastis hingga 80 persen. Penurunan signifikan ini membuat Wali Kota Neni Moerniaeni kecewa dan akan menyuarakan penolakan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur 2026 menghadapi ancaman penyusutan drastis hingga separuh akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH).
BONTANG- Rencana pemangkasan dana transfer daerah 2026 diprotes keras oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Pun, Neni menggalang dukungan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk menolak kebijakan pemangkasan.
BONTANG- Ketua Komite I DPD RI Dapil Kalimantan Timur Andi Sofyan Hasdam menyampaikan pengurangan dana transfer pemerintah pusat ke daerah bisa menimbulkan gejolak.
Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tahun anggaran 2025 diproyeksikan turun signifikan hingga Rp1,775 triliun atau 15,92 persen dari asumsi awal.
