Dana Transfer ke Kaltim 2026 Turun Drastis, Pemprov Siapkan Efisiensi Besar-besaran

Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan hanya menerima alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 2,49 triliun dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026. Jumlah ini turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp 7 triliun. Data tersebut tercantum dalam dokumen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan yang diterima Pemprov Kaltim pada akhir September 2025. Dana transfer itu meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi penopang utama fiskal daerah.

Dari total Rp 2,49 triliun, sebanyak Rp 1,62 triliun berasal dari DBH dan Rp 866,62 miliar dari DAU.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengakui sudah menerima salinan dokumen DJPK tersebut. Namun ia menegaskan, Pemprov masih menunggu pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan sebelum mengambil langkah strategis. “Informasinya sudah beredar di beberapa grup, tapi kami masih menunggu konfirmasi resmi dari pemerintah pusat. Kalau sudah valid, baru bisa kami tindak lanjuti,” kata Seno di Samarinda, Rabu (8/10/2025).

Pemprov Siapkan Efisiensi Menurut Seno, penurunan signifikan ini menjadi sinyal agar daerah menyiapkan penyesuaian dan efisiensi anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Pemprov Kaltim akan mengevaluasi seluruh pos belanja, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta sejumlah proyek strategis yang memungkinkan untuk ditunda. “Kita akan rapat bersama DPRD untuk menentukan mana yang masih bisa dilanjutkan dan mana yang harus kita efisiensikan,” ujarnya.

Ia menegaskan, program prioritas seperti pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis tidak akan tersentuh oleh kebijakan pemangkasan. “Yang pasti kita hemat di hal-hal yang bisa ditunda. Tapi untuk visi-misi utama seperti pendidikan dan kesehatan gratis, itu tetap jalan,” kata dia menegaskan. (*)