PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
PT. Borneo Pariwara Mandiri
Jl. Mulawarman, Gang Arumbia 1, Kelurahan Bontang Baru,
Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kaltim - 75311
BONTANG – Keterbatasan anggaran membuat Pemerintah Kota Bontang belum mampu memenuhi kebutuhan alat kesehatan berteknologi tinggi di RSUD Taman Husada.
BONTANG - Kondisi keuangan Pemkot Bontang semakin tertekan. Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengungkapkan proyeksi APBD 2027 hanya tersisa sekitar Rp1,6 triliun akibat terus tergerusnya pendapatan daerah.
KLIKKALTIM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap menagih pembayaran dana transfer dari pemerintah pusat yang belum tersalurkan. Nilainya mencapai sekitar Rp1,9 triliun atau hampir Rp2 triliun, yang merupakan akumulasi kekurangan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2023 dan 2024.
KLIKKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota sepakat membawa persoalan kondisi fiskal daerah ke Kementerian Keuangan.
BONTANG – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencatat asumsi APBD Kota Bontang tahun 2027 hanya berkisar Rp1,7 triliun. Nilai tersebut disusun setelah Pemkot Bontang tidak memasukkan dana kurang salur dari pemerintah pusat senilai Rp402 miliar.
KLIKKALTIM-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan anggaran daerah akan difokuskan terlebih dahulu untuk membiayai program prioritas, yakni Gratispol, sebelum dialokasikan ke sektor lain.
BONTANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur menemukan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa atau kontraktor dalam sejumlah proyek infrastruktur Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dengan total nilai mencapai Rp970 juta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif dalam mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menyoroti beban utang Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang menembus angka Rp400 miliar.
